Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Pemda Jabar Raih Peringkat Tiga Nasional
Jakarta, bandungpos.id – Pemerintah Daerah ,(Pemda) Provinsi Jawa Barat kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional di ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Senin (15/12/2025).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar berhasil meraih peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat ke-8 yang diperoleh Jabar pada tahun sebelumnya.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemdaprov Jabar masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17, menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga nasional.
Prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.
Wagub Erwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan juga OPD,” ujar Wagub Erwan.
Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemdaprov Jabar juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui Program unggulan.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tutur Erwan
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menambahkan bahwa Diskominfo terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks,” jelas Adi.
Capaian ini mempertegas komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.(Dems).
