Kemiskinan di sejumlah wilayah di Jabar di soroti Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar Ono Surono
Hal tersebut dikemukakan Ono saat kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Bogor,Selasa (23/9/2026).
BOGOR, Bandungpos.id--Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Perhutanan Sosial, meskipun kewenangan utama program tersebut berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.
Hal tersebut dikemukakan Ono saat kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Bogor,Selasa (23/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait pembinaan,pendampingan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial.
Menurut Ono, sejak proses awal program Perhutanan Sosial, pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi memiliki peran dalam mendampingi, mengadvokasi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan secara legal.
Ia menjelaskan, kawasan yang menjadi objek Perhutanan Sosial pada umumnya merupakan kawasan hutan yang telah mengalami perubahan pemanfaatan dan di dalamnya telah terdapat aktivitas masyarakat, seperti tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura.
“Perhutanan Sosial ini menjadi akses secara hukum untuk memperjelas kedudukan kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola kawasan tersebut,” ujar Ono.
Namun, menurutnya, masyarakat yang telah memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Kondisi tersebut antara lain terlihat dari minimnya akses jalan maupun fasilitas irigasi yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Ono menilai, persoalan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu mengambil peran sesuai kewenangannya melalui program pembangunan yang dapat mendukung masyarakat pengelola Perhutanan Sosial.
“Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah provinsi. Kendala-kendala itu tentunya harus bisa diselesaikan bersama,” katanya.
Ono juga menyoroti kondisi kemiskinan di sejumlah wilayah Jawa Barat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun perkebunan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah untuk lebih hadir memberikan dukungan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupannya dari pengelolaan kawasan tersebut.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengarahkan program dan dukungannya ke wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, khususnya masyarakat yang belum memperoleh akses maksimal terhadap berbagai program pemerintah.
“Jawa Barat seyogyanya sudah mulai hadir untuk bisa membantu masyarakat yang mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial agar produktivitas dan kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kelompok masyarakat dalam mengoptimalkan program Perhutanan Sosial.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pendampingan masyarakat, meningkatkan produktivitas kelompok tani hutan, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan Jawa Barat. ** ( Adem/BNN)
