Transformasi Layanan Informasi Publik, PPID Setwan Jabar Perkuat Monitoring Digital dan Akuntabilitas Pelayanan
Transformasi Layanan

KOTA BANDUNG, Bandungpos.id – Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana setiap proses pelayanan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terukur.
Semangat tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sistem monitoring berbasis digital ini dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data permohonan informasi publik secara lebih terintegrasi, mulai dari pencatatan register, identifikasi penanggung jawab pelayanan, pemantauan tindak lanjut, hingga dokumentasi bukti pelayanan.
Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah permohonan yang diterima, tetapi juga pada ketertelusuran proses, kelengkapan administrasi, dan perkembangan penyelesaian setiap permohonan informasi.
Tingkat Penyelesaian Informasi Publik Capai 99,1 Persen
Berdasarkan data monitoring PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat hingga 1 November 2026, tercatat sebanyak 220 permohonan informasi publik, dengan 218 permohonan telah selesai ditindaklanjuti dan dua permohonan masih dalam proses tindak lanjut.
Angka tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian sebesar 99,1 persen, sekaligus menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pelayanan informasi publik.
Dari aspek kelengkapan administrasi, seluruh 220 register telah memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) dan tautan dokumen pendukung sebagai bukti pelayanan.
Hasil pemeriksaan data juga tidak menemukan duplikasi nomor register maupun kesalahan rumus pada bagian yang telah diperiksa.
Selain menyajikan capaian penyelesaian permohonan, dashboard menyediakan gambaran tren pelayanan berdasarkan periode penerimaan informasi.
Sepanjang Juni hingga Oktober 2026, jumlah permohonan tertinggi tercatat pada September, yakni 68 permohonan, disusul Oktober sebanyak 52 permohonan.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung evaluasi kebutuhan pelayanan, pengendalian administrasi, serta koordinasi tindak lanjut antarunit kerja.
Inovasi ASN Dorong Penguatan Tata Kelola Pelayanan
Di balik pengembangan sistem monitoring tersebut, terdapat inisiatif penguatan tata kelola pelayanan yang digagas oleh Lilis Nurlaela Adi Wulandari, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi pengelolaan dan koordinasi pelayanan informasi publik.
Inovasi ini berangkat dari kebutuhan menghadirkan sistem pemantauan yang mampu menghubungkan data permohonan, status penanganan, penanggung jawab, dan dokumen pendukung dalam satu mekanisme monitoring yang lebih sistematis.
Pengembangan dashboard juga diarahkan untuk mempermudah identifikasi permohonan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut, sekaligus memperkuat kualitas penyusunan laporan kinerja pelayanan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan tersebut memperlihatkan bagaimana inovasi pada tingkat pelaksana pelayanan dapat memberikan kontribusi terhadap pembenahan proses kerja dan penguatan akuntabilitas organisasi.
Keterbukaan Informasi Didukung Tata Kelola yang Terukur
Sebagai badan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penguatan monitoring digital menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut, khususnya dalam memastikan permohonan informasi tercatat secara tertib dan perkembangan penanganannya dapat ditelusuri.
Keberadaan dashboard juga memungkinkan penyajian informasi kinerja dalam bentuk rekapitulasi dan infografis yang lebih mudah dipahami, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi pemohon.
Pengembangan teknologi ini diharapkan dapat terus mendukung perbaikan kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Dengan mengedepankan inovasi dan pengelolaan data yang akuntabel, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat berupaya membangun pelayanan informasi publik yang semakin terukur dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat. **( Adem/BNN)





