Oleh: Ridhazia
PUBLIK menilai ketegangan antara pihak Kejagung dengan Kepolisian bukanlah sekadar penegakan hukum biasa. Tapi akan akan berubah menjadi arena “saling sandera” antara kepentingan elite penegak hukum dan para bandar (bohir).
Aliran dana dari para bohir ini diduga digunakan untuk mengamankan kasus, yang berakar urat dengan banyak pihak. Manuver saling menggeledah dan menetapkan tersangka antara kejaksaan dan polisi.
Cuma Dramaturgi.
Itu sebabnya, saya sepakat dengan sejumlah pengamat hukum kalau kasus tidak bisa dibaca lagi semata sebagai persoalan hukum. Tapi sebuah konstruksi politik dan intelijen tentara yang ikut bermain di balik pihak-pihak yang berseteru memperebutkan bohir.
Dengan kata lain, alih-alih murni penegakan hukum, tapi sebuah dramaturgi perseteruan Kejagung dengan Kepolisian ditambah kehadiran tentara dicurigai sebagai alat tawar politik untuk melindungi kepentingan elite tertentu di tengah pusaran kasus-kasus kakap
Apa itu Bohir?
Istilah “bohir” — dari bahasa Belanda “bouwheer” — dalam mega korupsi ini yang secara harfiah lebih dari sekadar pemodal.
Lebih tepat disebut sebagai cukong jejaring kejahatan oligarki dan pengusaha. Jejaring ini beroperasi melalui siklus timbal balik (simbiosis mutualisme) yang mengorbankan kepentingan publik.*
*Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
