Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Barat Beri Masukan atas Ranperda P2APBD 2025, Gubernur Jabar Siap Beri Jawaban pada 7 Juli 2026
KOTA BANDUNG, Bandungpos – Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P2APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna hari ini (Kamis, 2 Juli 2026).
Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara langsung dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat tersebut yaitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan DPRD Jawa Barat.
“Sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah, penyampaian pandangan umum secara lisan dibacakan oleh 1 fraksi, Fraksi PDIP. Sementara fraksi lainnya menyerahkan dokumen pandangan umum kepada pimpinan DPRD Jawa Barat sesuai mekanisme yang telah disepakati,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 ini lanjut MQ Iswara, merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya, 25 Juni 2026 saat Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mewakili Pemerintah Provinsi Jabar menyampaikan nota pengantar gubernur mengenai Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025.
Sebelum penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Jawa Barat telah membahas Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 melalui komisi-komisi dan fraksi-fraksi sebagai bagian dari mekanisme pembahasan.
“Alhamdulilah, semua fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan, gubernur akan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut pada rapat paripurna 7 Juli 2026,” ucapnya.
Salah satu hal penting dari pembahasan Ranperda tentang P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 ini adalah penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), yang nantinya menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2026.*
