Forum Pembahasan Pedoman Komunikasi Krisis Dorong Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Pemerintah

BANDUNG, BANDUNGPOS— Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menggelar Forum Pembahasan Draf Pedoman Komunikasi Krisis di éL Hotel Bandung, Kamis (6/11). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pandangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan komunikasi publik saat terjadi krisis.

Forum tersebut bertujuan memberikan masukan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap rancangan Pedoman Komunikasi Krisis yang akan menjadi acuan nasional. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menangani berbagai jenis krisis, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi.

Acara dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Plt. Direktur Komunikasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media KomDigi, Hastuti Wulanningrum, M.Si. Dalam berbagai hal, ia menekankan pentingnya penyusunan pedoman ini untuk memastikan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan empatik saat menghadapi situasi darurat.

Sesi pemaparan dilanjutkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa KomDigi, Dra. Molly Prabawaty, MAP, yang menyoroti urgensi peningkatan koordinasi krisis komunikasi di tingkat nasional. Ia menilai, di era informasi digital, pemerintah dituntut memiliki sistem komunikasi krisis yang tangguh dan terintegrasi lintas sektor.

Sementara itu, Hastuti Wulanningrum turut memaparkan rancangan pedoman struktur dan substansi yang disusun oleh Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah. Ia menegaskan, pedoman ini akan menjadi acuan operasional dalam menanggapi berbagai krisis dengan pendekatan berbasis data dan prinsip keterbukaan informasi publik.

Forum juga menghadirkan sejumlah penanggap lintas sektor, antara lain Nidar Nadrotan Naim Sujana, ST, MT dari Diskominfo Jawa Barat, Ani Natalia, SE, M.Ec. dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si. dari Universitas Budi Luhur, serta Prof.Dr.Dorien Kartikawangi, M.Si. dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Selain akademisi dan pejabat teknis, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah, seperti Kepala Biro Humas MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK Budi Prasetyo, serta Kadis Kominfo Kalimantan Utara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

Diskusi berlangsung interaktif, menguraikan beragam pandangan konstruktif mengenai strategi komunikasi krisis yang efektif, termasuk perlunya penggunaan teknologi pemantauan digital dan komunikasi lintas instansi. Seluruh masukan tersebut akan dirangkum sebagai bahan penyempurnaan pedoman agar lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan.

Forum ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik pemerintah yang responsif dan terpercaya. “Krisis membutuhkan komunikasi yang terkoordinasi dan empatik. Pedoman ini akan menjadi pijakan bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” demikian disampaikan dalam penutup pernyataan forum.**(Adem/BNN)