METRO BANDUNG, bandungpos.id – Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pembangunan hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Jawa Barat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada Kamis (15/1) bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Audiensi dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unisba, Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H., dengan agenda utama menjajaki peluang kerja sama kelembagaan antara institusi akademik, lembaga legislatif, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam penguatan kapasitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Anggota Komisi I dari Fraksi PKB yang juga tercatat sebagai alumni Fakultas Hukum Unisba.
Dalam audiensi tersebut, FH Unisba hadir bersama jajaran pimpinan fakultas dan pengelola program studi. Turut hadir Wakil Dekan II FH Unisba Jejen Hendar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., serta Agung Pratama, S.Pd. selaku staf Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Audiensi juga dihadiri perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak terkait dalam rencana kerja sama tersebut.
Pembahasan pertemuan menitikberatkan pada sejumlah potensi kolaborasi strategis, antara lain peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan lanjutan pada jenjang magister dan doktor.
Selain itu, dibahas pula pengembangan SDM melalui kegiatan pelatihan, seminar, serta kajian hukum yang melibatkan dosen dan akademisi Fakultas Hukum Unisba.
Agenda penting lainnya adalah peluang penyelenggaraan program magang mahasiswa Fakultas Hukum Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kerja sama riset dan kajian hukum juga menjadi fokus pembahasan guna mendukung fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran DPRD dalam perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka dan konstruktif. Seluruh pihak menyambut positif gagasan kerja sama yang ditawarkan dan sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas sistem hukum serta tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar implementasi kerja sama yang terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini menjadi langkah awal penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud pembangunan Jawa Barat yang berkeadaban, berkeadilan, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat melalui sinergi akademisi, legislatif, dan eksekutif. (sani/bnn)
