Atalia Praratya Ajak Mahasiswa Fikom Unisba Jadikan Empat Pilar Pegangan di Era Digital

METRO BANDUNG, bandungpos.id — Perkembangan teknologi digital membuat mahasiswa memiliki peran semakin besar dalam membentuk percakapan di ruang publik. Tidak hanya sebagai pengguna informasi, mahasiswa kini juga menjadi pembuat konten, penyampai pesan, sekaligus bagian dari proses pembentukan opini masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom. ketika mengajak mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) menghidupkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan itu disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Auditorium Gedung Dekanat Unisba, Senin, 28 September 2026. Atalia tampil sebagai keynote speaker, sedangkan Dr. Muhammad E. Fuady, S.Sos., M.Si., pengamat komunikasi politik Fikom Unisba, menjadi narasumber.

Menurut Atalia, perubahan pola komunikasi di era digital perlu diimbangi dengan pemahaman kebangsaan. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya dikenal sebagai konsep, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku, termasuk ketika mahasiswa berinteraksi dan menyampaikan gagasan melalui media digital.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unisba Dr. Asnita Frida B. R. Sebayang. Turut mendampingi Dekan Fikom Unisba Dr. Rini Rinawati, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Santi Indra Astuti, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, Umum dan Keuangan Dr. Muthiah Umar, serta Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kerjasama Prof. Dr. Dedeh Fardiah.

Peserta berasal dari organisasi kemahasiswaan Unisba dan Fikom serta mahasiswa dari berbagai angkatan.

Dalam paparannya, Atalia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas. Perbedaan suku, agama, budaya, pandangan, maupun pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberagaman tersebut, kata Atalia, perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi sumber polarisasi. Ketika perbedaan tidak lagi ditempatkan sebagai sesuatu yang wajar, masyarakat dapat terjebak dalam pembelahan kelompok yang semakin menjauhkan ruang dialog.

Karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari generasi yang aktif menggunakan media digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga pola komunikasi yang menghargai perbedaan.

Atalia menggunakan analogi perjalanan untuk menjelaskan Empat Pilar MPR RI kepada mahasiswa.

Dalam analogi tersebut, Pancasila merupakan kompas nilai yang menentukan arah. UUD NRI Tahun 1945 menjadi rambu-rambu perjalanan, NKRI diibaratkan sebagai kendaraan utama, sementara Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan para penumpang yang memiliki latar belakang berbeda tetapi bergerak menuju tujuan bersama.

Melalui analogi tersebut, Atalia menekankan bahwa Empat Pilar tidak seharusnya berhenti pada pemahaman teoritis.

Nilai-nilai tersebut perlu hadir dalam kehidupan nyata sebagai pedoman menghadapi perbedaan dan menjaga arah kehidupan berbangsa.

Perubahan teknologi turut mengubah posisi generasi Z dalam ekosistem komunikasi.

Mahasiswa kini memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusikan pesan dalam waktu singkat. Apa yang mereka unggah, bagikan, komentari, maupun diskusikan dapat menjadi bagian dari percakapan publik yang lebih luas.

Karena itu, Atalia menilai kecakapan digital perlu berjalan bersama kemampuan menyaring informasi, menghargai perbedaan, serta menggunakan media sebagai ruang komunikasi yang bertanggung jawab.

“Langkah kecil kita hari ini adalah dampak besar bagi Indonesia di masa depan,” kata Atalia.

Fuady: Pancasila Lahir karena Perbedaan Dikelola

Sementara itu, Dr. Muhammad E. Fuady membawa mahasiswa melihat kembali sejarah lahirnya Pancasila.

Menurut Fuady, Pancasila tidak muncul dari situasi ketika seluruh pendiri bangsa memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, proses kelahiran Pancasila memperlihatkan adanya perbedaan yang kemudian dikelola melalui komunikasi, negosiasi, kompromi, dan konsensus.

Proses Panitia Sembilan, Piagam Jakarta, hingga terbentuknya rumusan final Pancasila menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

“Pancasila tidak lahir karena para pendiri bangsa tidak berbeda. Pancasila lahir karena mereka mampu mengelola perbedaan,” kata Fuady.

Menurutnya, pengalaman tersebut memiliki relevansi kuat dengan situasi masyarakat saat ini, terutama ketika ruang digital menjadi tempat bertemunya berbagai pandangan.

Fuady menilai tantangan keberagaman kini tidak hanya muncul dalam interaksi tatap muka. Media sosial menghadirkan ruang baru tempat masyarakat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda.

Algoritma media digital juga memungkinkan seseorang lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan preferensi dan pandangan yang sudah dimilikinya.

Situasi tersebut dapat membuat seseorang semakin jarang berhadapan dengan perspektif yang berbeda. Dalam kondisi demikian, pendapat yang tidak sejalan bahkan berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman.

Karena itu, Fuady mengajak mahasiswa memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan digital.

“Dulu kita belajar Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup dengan tetangga yang berbeda. Hari ini kita juga harus belajar Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup dengan timeline yang berbeda,” ujarnya.

Fuady menegaskan bahwa pembumian Pancasila tidak cukup ditandai oleh kemampuan menghafalkan lima sila.

Menurutnya, nilai Pancasila justru terlihat dari tindakan ketika seseorang menghadapi perbedaan. Cara memperlakukan orang lain, merespons perbedaan pendapat, menjaga ruang publik, dan menempatkan kepentingan bersama menjadi bagian dari praktik nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, pola sosialisasi Empat Pilar perlu bergerak dari hafalan menuju pemahaman. Komunikasi juga perlu dikembangkan dari pola satu arah menjadi dialog, sedangkan nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan dari slogan menjadi praktik kehidupan.

Keteladanan Penyelenggara Negara

Selain mengajak masyarakat memahami nilai Pancasila, Fuady menekankan pentingnya keteladanan penyelenggara negara.

Menurutnya, nilai keadilan, musyawarah, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan akan lebih kuat apabila tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, nilai yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya hadir dalam bentuk pesan atau sosialisasi, tetapi juga dapat dilihat melalui kebijakan, sikap, dan perilaku para penyelenggara negara.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut menjadi bagian dari upaya memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan ini sekaligus menghubungkan isu kebangsaan dengan dunia komunikasi yang menjadi bidang akademik mahasiswa Fikom Unisba. Perkembangan media digital, arus informasi, polarisasi, dan pembentukan opini publik menjadi tantangan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan generasi muda saat ini.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula ketua program studi di lingkungan Fikom Unisba, yakni Dr. Tresna Wiwitan, Prof. Dr. Ike Junita Triwardhani, dan Prof. Dr. Neni Yulianita.

Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan kerja sama antara Fikom Unisba, program studi, dan DPR RI. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperkuat relasi kelembagaan sekaligus membuka peluang kolaborasi pada masa mendatang.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melihat Empat Pilar bukan hanya sebagai materi pengetahuan kebangsaan, tetapi sebagai nilai yang relevan untuk menghadapi dinamika masyarakat digital, mengelola perbedaan, menjaga ruang dialog, dan membangun komunikasi yang bertanggung jawab. (askur/nmn)*