
JAKARTA, Bandupos.id – Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya akan disahkan Kamis (19/11).
Kaitan itu, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027, dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi tersebut.
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah merilis jadwal pengesahan RUU yang sehari sebelumnya telah disahkan pada tingkat satu di Komisi III DPR.
“Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian dikutip dari jadwal resmi Setjen DPR, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Seluruh fraksi DPR sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).
Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.
Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup.
Pernyataan itu disampaikan Habib usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, Rabu (18/11). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup,” kata Habib.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong.
Sebab, menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.”Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” katanya.(Ads)





