Oleh: Widodo
DUA tahun terakhir, publik seperti dipaksa hidup dalam suasana “tenang tapi tegang.”
Harga kebutuhan naik perlahan, lapangan kerja terasa makin sempit, kelas menengah mulai ngos-ngosan, sementara politik nasional justru sibuk dengan drama elite.
Lalu rupiah menembus angka Rp17 ribu per dolar AS.
Angka yang bagi sebagian orang langsung mengingatkan pada trauma 1998.
Memang konteksnya berbeda. Indonesia hari ini tidak persis sama dengan era runtuhnya Orde Baru. Tapi satu hal tetap sama: rakyat kecil selalu jadi pihak pertama yang merasakan getarannya.
Dalam sebuah pidato, Presiden Prabowo Subianto sempat berkata kurang lebih, “Kita kan tidak pakai dolar. Petani di desa juga tidak pakai dolar.”
Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik.
Sayangnya, ekonomi tidak bekerja berdasarkan niat menenangkan.
Karena benar, kita memang belanja di warung pakai rupiah. Tapi bahan baku yang menopang banyak kebutuhan hidup sehari-hari masih bergantung pada impor dan transaksi global berbasis dolar.
Mie instan? Gandumnya impor.
Roti? Tepungnya impor.
Tempe dan tahu? Kedelai sebagian besar impor.
Gas elpiji? Impor.
BBM? Sebagian masih impor.
Bahkan banyak bahan plastik dan industri rumah tangga juga terkait dolar.
Jadi ketika dolar naik, efeknya tidak langsung muncul dalam bentuk “bayar pakai dolar,” tapi muncul pelan-pelan lewat harga barang, biaya produksi, ongkos distribusi, hingga daya beli masyarakat yang melemah.
Masalahnya bukan sekadar angka kurs.
Masalahnya adalah bagaimana negara menjelaskan situasi kepada rakyat.
Publik hari ini bukan hanya ingin diyakinkan.
Publik ingin merasa bahwa pemimpinnya memahami kecemasan mereka.
Di titik inilah gaya komunikasi Prabowo sering memancing polemik. Sikap emosional, spontan, dan kadang bernada defensif justru memberi amunisi bagi lawan politik. Kritik dari media internasional seperti The Economist akhirnya berubah menjadi bola liar di dalam negeri.
Dan seperti biasa, ketika situasi memanas, muncul “ekonom dadakan” di mana-mana.
Podcast penuh analisis kiamat.
Linimasa penuh potongan video kemarahan.
Nama-nama seperti Rocky Gerung, Amien Rais, hingga Said Didu kembali ramai jadi langganan algoritma.
Sebagian kritik memang ada benarnya.
Sebagian lagi hanya memanfaatkan keresahan publik sebagai panggung politik.
Karena itu Indonesia hari ini sebenarnya tidak kekurangan otot.
Yang kurang justru ketenangan berpikir dan akal sehat dalam membaca keadaan.
Negara sebesar Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan keberanian dan semangat “pokoknya gas.”
Ia butuh perhitungan, strategi, komunikasi yang matang, dan keberanian menerima kritik tanpa meledak-ledak.
Sebab rakyat tidak sedang mencari pemimpin yang paling galak.
Rakyat sedang mencari pemimpin yang paling mampu membuat hidup terasa lebih pasti. *
* Widodo, kolumnis, praktisi penyiaran, Ketua Persatuan Penyiar Radio Indonesia (Persiari), pemerhati keruwetan sosial, bermukim di Pontianak, Kalimantan Barat.
