KOTA BANDUNG, Bandungpos-– Setelah melalui proses panjang, Pemerintah Kota Bandung secara resmi membentuk Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung sekaligus melantik kepengurusan periode 2026–2030 dan dilakukan pelantikan sore kemarin.
Pembentukan ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.510-Dinsos/2026 tentang Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyundang Disabilitas Kota Bandung Tahun 2026–2030.
RBM Kota Bandung dipimpin oleh Ketua Umum Aryati Benarto, Ibu Walikota. dengan dukungan tiga Wakil Ketua yang berasal dari unsur pemerintah, komunitas, dan organisasi penyandang disabilitas. Struktur kepengurusan RBM juga melibatkan representasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung, organisasi penyandang disabilitas (OPD), komunitas masyarakat, asosiasi profesi, dunia usaha, akademisi, hingga unsur relawan dan pegiat sosial.
Keberadaan RBM langkah menjadi penting menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memahami hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandung.
Beberapa strategi pencapaian dan inisiatif yang mulai terhubung dalam ekosistem inklusi Kota Bandung antara lain:
Pengembangan LACI (Lembar Catatan Informasi) RW yang berpotensi mengintegrasikan data dari 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.597 RW, dan 9.904 RT, termasuk konsolidasi data dari berbagai sumber resmi seperti BPS, Regsosek/Bappenas, DTSEN/Kemensos, serta data geospasial untuk memperkuat basis data autentik warga penyandang disabilitas Kota Bandung.
Dana Prakarsa RW sebagai inovasi penguatan pembangunan berbasis komunitas, dimana setiap RW memperoleh alokasi sekitar Rp200 juta per tahun untuk mendorong program sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Penguatan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, termasuk OJK Jawa Barat bersama DILANS Indonesia melalui program DIA KITA (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta), yang mendorong literasi keuangan inklusif dan pelatihan bahasa ikonik bagi 63 perbankan di Kota Bandung.
Berbagai inisiatif tersebut juga saling terhubung dengan praktik baik yang telah diinisiasi oleh DILANS Indonesia bersama Dirjen Bina Bangsa, Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan 3 Kota (Bandung, Semarang, Yogjakarta) dengan dukungan pendanaan dari FORD Foundation dalam kerangka pengembangan kawasan inklusif (Inclusive District Platform,IDP).
Dukungan Pemkot Kota Bandung lainnya, diantaranya program Community Engagement, hingga InclusiFest sejak 2022–2025.
Ke depan, peluang penguatan kolaborasi bersama IDP, khususnya di Kecamatan Sumur Bandung, diharapkan dapat memperluas dampak pembangunan inklusif berbasis komunitas di Kota Bandung.
Dalam Struktur RBM 2026–2030, Presiden DILANS Indonesia secara ex officio menjadi bagian dari organisasi penyandang disabilitas dalam kepengurusan RBM. Selain itu, Farhan Helmy juga dipercaya sebagai Wakil Ketua II RBM Kota Bandung untuk periode 2026–2030.
Semoga terbentuknya RBM Kota Bandung menjadi langkah bersama dalam memperkuat kota yang lebih inklusif, ramah penyandang disabilitas, dan tidak meninggalkan siapa pun.** ( RM/BNN)
