Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Bangun Palang Pintu di Perlintasan Kereta Api di Seluruh Jawa Barat
KOTA BANDUNG, Bandungpo s – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bayang-bayang bupati/wali kota untuk segera membangun palang pintu perlintasan kereta api dan menugaskan petugas jaga di perlintasan yang belum memiliki infrastruktur tersebut. Instruksi itu telah ditanamkan dalam surat yang dikirim kepada bupati/wali kota.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan, langkah tersebut merupakan respon terhadap kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Pada tahun 2025, Dishub Jabar telah membangun palang pintu dan pos jaga serta menyediakan petugas jaga di perlintasan kereta api JPl 211 Kabupaten Garut yang merupakan ruas jalan provinsi. Kemudian, pada tahun 2026, Dishub Jabar sedang melakukan kajian perencanaan (DED) untuk membangun palang pintu di JPL 46 dan 52 ruas jalan provinsi di Kota Sukabumi.
“Kami pun membuka opsi bantuan keuangan (bankeu) untuk pembangunan palang pintu kereta api di ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” kata Dhani, Jumat (1/5/2026).
Saat ini, usulan pembangunan palang pintu datang dari Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.
jalan layang/terowongan
Selain membangun palang pintu, upaya menjaga keselamat lalu lintas pada perlintasan kereta api di Jawa Barat juga dilakukan dengan pembangunan flyover/ underpass .
Dikatakan Dhani, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana membangun flyover atau underpass di 16 titik, yaitu di Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Cirebon. Selain itu, Kabupaten dan Kota Bogor, Indramayu serta Subang.
Penentuan titik tersebut berdasarkan kajian Dishub Jabar dan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.
“Kami memprioritaskan pembangunan flyover/ underpass di perlintasan kereta api dengan jalur ganda (double track) dan volume lalu lintas tinggi, untuk usulan pembangunan tersebut telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat,” ujar Dhani.
Selain itu, Dishub Jawa Barat pada tahun 2025 telah melakukan inventarisasi terhadap fasilitas rambu rambu lalu lintas di perlintasan kereta api ruas jalan provinsi. Kemudian, dari hasil inventarisasi tersebut, Dishub Jawa Barat akan memasang dan mengganti rambu-rambu lalu lintas yang rusak pada tahun 2026 ini.** ( Adem/BNN)
