Oleh Muhammad Subhan
Data yang diungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) sangat mengejutkan. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan pendidikan dihasilkan. Angkanya mencapai sekitar 490.000 orang. Sementara kebutuhan nyata di lapangan, khususnya untuk guru dan tenaga pendidikan dasar, hanya berkisar 20.000. Dengan begitu, 470.000 tidak punya pekerjaan. Miris, bukan?
SAYA lama terpekur membaca pemberitaan Kompas.com edisi 25 April 2026 tentang rencana pemerintah menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan.
Di satu sisi, langkah itu tampak rasional, bahwa dunia berubah, teknologi bergerak cepat, dan pendidikan tinggi tidak boleh berjalan di tempat.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini menyimpan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah yang sebenarnya sedang kita baik-baik saja? Sistem pendidikan, atau sekadar gejala “kegagalan” yang lebih besar?
Data yang diungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) sangat mengejutkan. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan pendidikan dihasilkan. Angkanya mencapai sekitar 490.000 orang. Sementara kebutuhan nyata di lapangan, khususnya untuk guru dan tenaga pendidikan dasar, hanya berkisar 20.000. Dengan begitu, 470.000 tidak punya pekerjaan. Miris, bukan?
Selisih itu bukan sekadar statistik, tetapi potret nyata tentang ratusan ribu orang yang berjalan keluar dari gerbang kampus dengan cita-cita dan harapan, lalu berhenti di persimpangan jalan tanpa arah ke mana lagi kaki harus dilangkahkan.
Di titik ini, saya teringat lagu “Sarjana Muda” yang ditembangkan Iwan Fals dan sering saya dengar dulu saat menaiki bus kota jurusan Lubuk Buaya ke Pasar Raya Padang.
Fakta itu baru satu bidang. Kita belum berbicara tentang lulusan dari rumpun ilmu sosial lain, ekonomi, hukum, bahkan sebagian bidang sains yang juga mengalami kelebihan pasokan tenaga kerja.
Perguruan tinggi setiap tahun terus menghasilkan sarjana, tetapi dunia kerja tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, yang terjadi adalah laju inflasi; banyak ijazah, sedikit peluang terbuka.
Dalam situasi seperti ini, rencana penutupan program studi yang tidak relevan memang terasa masuk akal. Pemerintah ingin menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan industri.
Namun, persoalannya tidak merata. Menutup prodi tidak otomatis membuka lapangan kerja. Mengurangi jumlah lulusan tidak serta-merta meningkatkan kualitas serapan tenaga kerja.
Masalah kita hari ini lebih dalam. Struktur ekonomi belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar.
Negara belum sepenuhnya mampu menciptakan ekosistem industri yang luas, beragam, dan berkelanjutan. Sementara itu, pendidikan tinggi terus berkembang. Jumlah kampus bertambah, biaya kuliah menguras isi saku, dan masyarakat tetap percaya bahwa gelar sarjana adalah tiket menuju masa depan yang lebih baik.
Di sinilah paradoks itu terjadi.
Kita mempunyai terlalu banyak perguruan tinggi, tetapi terlalu sedikit ruang kerja.
Kita mendorong anak-anak muda masuk kampus, tetapi tidak mempersiapkan mereka menghadapi kenyataan setelah lulus. Pendidikan menjadi barang yang mahal, tetapi tidak selalu menjamin kemandirian.
Ironisnya lagi, banyak kampus membuka program studi bukan karena kebutuhan jangka panjang, tetapi karena logika pasar sesaat. Logikanya, apa yang sedang diminati, itu yang dibuka.
Akibatnya, terjadilah perluasan di bidang tertentu.
Ketika semua orang bergerak ke arah yang sama, pasar menjadi jenuh bahkan sebelum lulusan pertama dihasilkan. Dalam konteks ini, apa yang disebut sebagai ‘strategi yang digerakkan oleh pasar’ justru menjadi bumerang.
Kampus mengikuti pasar, bukan membaca masa depan. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi kompas, bukan sekedar cermin.
Namun, jika kita berhenti pada kebijakan penutupan prodi, kita hanya menyentuh permukaan masalah. Yang jauh lebih penting adalah mengubah orientasi pendidikan itu sendiri, dari sekedar menghasilkan pencari kerja menjadi pencipta kerja.
Relevansi yang meningkat menghadirkan praktisi ke ruang-ruang kuliah menjadi sangat penting.
Praktisnya bukan sekadar dosen tamu yang datang memberi ceramah, tetapi individu di luar kampus yang membawa pengalaman nyata dari dunia kerja. Mereka telah bertungkus lumus dan banyak makan asam garam bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana risiko menghadapi, dan bagaimana kegagalan diolah menjadi pelajaran.
Saya setuju dengan program seperti Praktisi Mengajar yang pernah dijalankan dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program itu sebenarnya telah membuka jalan ke arah itu. Ribuan praktisi dari berbagai bidang, mulai dari industri, wirausaha, kreatif, hingga sektor publik, masuk ke kelas-kelas kampus, berkolaborasi dengan dosen, dan memperkenalkan realitas yang sering kali tidak ditemukan dalam buku teks.
Mereka, praktisi itu, tidak selalu menyandang gelar kesarjanaan, tetapi keilmuan dan pengalaman hidup mereka melebihi melebihi gelar-gelar akademik di selembar kertas ijazah.
Sudah seharusnya, program seperti ini tidak berhenti sebagai proyek pada saat itu. Masuknya praktisi ke dunia kampus harus menjadi arus utama dalam pendidikan tinggi. Mahasiswa perlu lebih banyak berinteraksi dengan dunia nyata sebelum mereka benar-benar terjun ke dalamnya. Mereka harus belajar bahwa dunia kerja bukan hanya soal melamar pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang.
Lebih jauh lagi, semangat ini seharusnya sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah rendah, mulai SD hingga SMA. Kemandirian tidak lahir tiba-tiba setelah seseorang lulus kuliah, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, melalui pengalaman, kegagalan dengan segala jatuh bangunnya, dan keberanian mencoba.
Kita perlu menggeser cara pandang dari “kuliah untuk mencari kerja” menjadi “belajar untuk menciptakan nilai”. Jika tidak, maka sebanyak apa pun prodi ditutup, masalah penurunan intelektual akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Bonus demografi yang selama ini digadang-gadang sebagai peluang justru bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan tepat. Jumlah penduduk usia produktif yang besar hanya akan menjadi angka jika tidak diiringi dengan kapasitas untuk mandiri.
Oleh karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya prodi mana di perguruan tinggi yang harus ditutup? Tetapi juga manusia seperti apa yang ingin kita hasilkan dari lembaga pendidikan kita?
Jika penjelasannya masih sebatas lulusan yang siap melamar pekerjaan, maka kita sedang berjalan di jalur yang sama. Jalur yang telah menghasilkan ratusan ribu kemiskinan terdidik setiap tahun.
Tetapi jika kita berani mengubah arah, mendorong kemandirian, membuka ruang bagi pengalaman nyata, dan membangun keberanian untuk berwirausaha, maka kampus tidak lagi menjadi pabrik ijazah, sebaliknya ruang lahirnya kemungkinan.
Dan mungkin, di situlah relevansi pendidikan benar-benar menemukan tujuan sejatinya. ** Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, pendiri Sekolah Menulis elipsis
Editor : Rianto Muradi
