Oleh: Budi Setiawan
TAHUN ini Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Banten mengangkat tema menarik — “Pers Sehat demi Ekonomi Berdaulat dan Bangsa yang Kuat”. Tema ini sekilas terdengar optimistis. Namun di tengah krisis ekonomi media yang kian dalam, gagasan tentang “pers sehat” justru lebih sering hadir sebagai slogan ketimbang kenyataan struktural.
Industri media terkini hidup dalam tekanan berlapis: ketergantungan pada iklan, dominasi algoritma global, serta relasi timpang dengan kekuasaan dan modal. Dalam kondisi seperti ini, persoalan utamanya bukan sekadar menjaga idealisme, melainkan bagaimana pers dapat tetap independen ketika kemandirian ekonominya rapuh.
Krisis pers Indonesia kerap disederhanakan sebagai soal etika atau integritas wartawan. Padahal, problem utamanya bersifat struktural. Tanpa kedaulatan ekonomi, independensi redaksi mudah berubah dari prinsip menjadi kemewahan. Di titik inilah seruan tentang “pers sehat” berisiko menjadi jargon normatif: diulang dalam pidato dan perayaan, tetapi enggan menyentuh akar persoalan yang paling menentukan.
Kritik ini sejalan dengan pemikiran Robert W. McChesney (The Problem of the Media: U.S. Communication Politics in the 21st Century, 2004), yang menempatkan media dalam kerangka ekonomi politik. McChesney menegaskan bahwa media dalam sistem kapitalisme tidak pernah netral. Ia tunduk pada logika pasar, kepentingan pemilik, dan tekanan pengiklan. Tanpa perlindungan struktural terhadap otonomi media, jurnalisme kepentingan publik akan selalu berada di posisi rentan. Kompromi editorial dalam situasi ini bukanlah penyimpangan moral, melainkan konsekuensi rasional dari sistem yang ada.
Kerentanan tersebut diperparah oleh dominasi algoritma global. Ketika distribusi informasi ditentukan oleh mesin pencari dan platform media sosial, fungsi kurasi editorial perlahan berpindah ke entitas teknologi yang tidak memiliki tanggung jawab demokratis. Akibatnya, kualitas informasi sering dikalahkan oleh konten dangkal yang ramah klik. Ini bukan sekadar tantangan digital, melainkan persoalan kedaulatan informasi.
Pemikiran Pierre Bourdieu membantu menjelaskan dinamika ini lebih dalam. Bagi Bourdieu, jurnalisme adalah sebuah field—arena pertarungan berbagai modal (On Television, 1998) Idealnya, jurnalisme digerakkan oleh modal simbolik seperti kredibilitas dan kepercayaan publik. Namun ketika modal ekonomi mendominasi, otonomi field melemah. Kekuasaan lalu bekerja secara halus melalui self-censorship: redaksi belajar sendiri batas-batas kritik yang aman.
Dampak struktur timpang ini paling nyata di media lokal. Ketergantungan pada advertorial pemerintah daerah atau korporasi besar menciptakan dilema akut: terlalu kritis berisiko kehilangan sumber hidup, terlalu lunak berarti mengorbankan fungsi kontrol sosial. Ini bukan persoalan keberanian individu, melainkan hasil logis dari desain ekonomi media.
Membicarakan pers sehat tanpa membongkar struktur ekonomi media hanya akan melanggengkan ilusi kolektif. Jika HPN 2026 ingin lebih dari seremoni, keberanian mengakui krisis ini menjadi prasyarat. Tanpa perubahan nyata, “pers sehat” akan terus menjadi jargon yang diulang, bukan kondisi yang sungguh diperjuangkan.
Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi insan pers Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional 2026!*
* Budi Setiawan adalah pemerhati sosial politik alumnus FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, mantan jurnalis senior ibukota.
