Oleh: Ridhazia
LANSKAP politik Indonesia tidak mengenal oposisi politik. Sebab secara konstitusional sistem presidensial di negeri ini tidak mengenal istilah oposisi terlembaga.
Mekanisme “checks and balances” yang menandai karakter negara demokrasi, di negeri Pancasila ini secukupnya dan harus puas hanya mengambil posisi sebagai “partai penyeimbang”.
Berbeda dengan sistem parlementer di zaman “baheula”. Suara kritis anggota parlemen ditambah protes publik meniscayaakan kemungkinan pergantian pemerintahan setiap ada masalah krusial kenegaraan.
Mitra Kritis Para Mantan
Entah darimana asal-usulmya ada istilah “mitra kritis”. Juga istilah “tokoh di luar lingkar kekuasaan” untuk metafora oposisi di Indonesia.
Kekelompokan hadir dan ada diukur dari seberapa cepat untuk tidak mengangguk setuju pada inisiatif penguasa. Setidaknya menyuarakan keraguan dengan sudut pandang yang berbeda.
Dan, seringkali tanpa solusi. Dan, tak bermaksud merebut kekuasaan. Mungkin sekedar ada karena purna tugas.
Sebab “oposisi” sejenis ini tidak memiliki kekuatan mengubah. Yah, sebatas mempertahankan kemampuan menyatakan pendapat independenya. Tanpa pretensi berlebihan.
Aksi Mahasiswa
Dibedakan secara tegas dengan aksi para akademisi, gerakan mahasiswa, LSM atau gerakan buruh.
Kekelompokan kritis dan sehat. dinamika. Masihenyeimbangkan loyalitas dengan rasionalitas. Menyuarakan keraguan dengan analisis berbasis data.
Dan, sepenuhnya dibangun oleh hasrat berpolitik perubahan dengan analisis kritis dan argumen terukur.
Bukan karena mantan yang nganggur dan pensiunan.*
* Ridhazia. dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
