Dialog Fiskal Daerah di Unisba Soroti Efisiensi Belanja dan Digitalisasi untuk Dorong Ekonomi Jawa Barat
METRO BANDUNG, bandungpos.id — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) bekerja sama dengan ISEI Bandung menggelar Dialog Fiskal Daerah bertajuk “Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan” di Auditorium Gedung Dekanat Unisba, Kamis (20/11). Kegiatan dibuka oleh Dekan FEB Unisba, Prof. Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTT., yang menegaskan bahwa kalangan akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan kritis sekaligus solusi bagi penguatan kebijakan fiskal daerah. Sambutan berikutnya disampaikan Wakil Rektor Bidang Belmawa, Dr. Asnita Frida B.R. Sebayang, S.E., M.Si., yang menekankan bahwa kampus menjadi ruang penting untuk meningkatkan literasi fiskal dan mendorong budaya pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Diskusi dipandu oleh Guru Besar FEB Unisba, Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, yang mengarahkan jalannya forum secara mendalam dan komprehensif. Pada kesempatan ini, turut dilakukan penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara ISEI Bandung dan FEB Unisba sebagai langkah memperkuat kerja sama dalam riset kebijakan fiskal dan pengembangan akademik.
Empat narasumber hadir memaparkan perspektif masing-masing. Dedi Mulyadi, Kepala Bappeda Jawa Barat, mengulas Postur APBD 2025 dan RAPBD 2026 serta menekankan bahwa efisiensi belanja harus diarahkan pada sektor-sektor pendorong ekonomi seperti industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, logistik, dan ketahanan pangan. Dari DJPb Jabar, Maria Imaculata Sri Nuryati menjelaskan alur hubungan fiskal pusat–daerah melalui TKDD, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan manajemen pendapatan daerah serta percepatan realisasi belanja prioritas.
Sementara itu, Yuzirwan dari OJK Jabar menyoroti perkembangan inklusi keuangan dan peran UMKM, termasuk kontribusi koperasi desa dan lembaga keuangan mikro sebagai pilar ekonomi lokal. Adapun Kiptiah Riyanti dari Bank Indonesia Jabar menekankan urgensi digitalisasi melalui TP2DD serta elektronifikasi transaksi daerah yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, optimalisasi pendapatan, sekaligus kepatuhan pajak melalui sistem yang lebih terpantau.
Sesi dialog berlangsung interaktif. Zahra, mahasiswa Universitas Pasundan, menanyakan bagaimana belanja daerah bisa lebih tepat sasaran untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendorong sektor industri pengolahan, konsumsi masyarakat, logistik, koperasi desa “Merah Putih”, serta program ketahanan pangan. Ia juga menyoal inovasi peningkatan kepatuhan pajak dan strategi optimalisasi pendapatan daerah.
Menjawab hal tersebut, para narasumber dari DJPb, BI, dan Bappeda menegaskan bahwa belanja daerah harus difokuskan pada sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi, termasuk industri pengolahan dan distribusi pangan. Mereka juga menekankan bahwa digitalisasi keuangan daerah dan penguatan sistem pengawasan pajak adalah kunci untuk menekan kebocoran, memperkuat pendapatan, dan memastikan belanja terealisasi secara tepat waktu.
Melalui agenda ini, Unisba bersama ISEI Bandung kembali menegaskan perlunya sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, regulator, dan pemerintah daerah. Optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, inovasi digital, serta penguatan program strategis menjadi fondasi penting agar APBD mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (sani/bnn)
