Oleh Budi Setiawan
ADA yang menarik dari perubahan nada Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Pada 2022, ia menegaskan proyek itu “tidak boleh mundur.” Kala itu progres disebut mencapai 80 persen dan dijanjikan rampung pertengahan 2023. Nada optimisme, disiplin, dan nasionalisme teknokratik memenuhi ruang publik: proyek ini simbol modernitas Indonesia.
Namun dua tahun berselang, nada itu berubah drastis. Dalam pernyataannya terbaru, Luhut justru mengakui kondisi keuangan proyek Whoosh bermasalah sejak awal — bahkan menyebutnya “sudah busuk sejak awal.” Dari “tidak boleh mundur” menjadi “busuk sejak awal” — jarak retoris yang menggambarkan perubahan posisi politik terhadap proyek yang dulu diagungkan.
Perubahan ini memperlihatkan wajah khas politik pembangunan kita: proyek diagungkan ketika masih menjanjikan citra, lalu dikambinghitamkan ketika mulai menimbulkan beban. Pada masa Jokowi, Luhut tampil sebagai promotor utama — teknokrat yang mengusung jargon efisiensi dan kemajuan. Kini, ketika proyek berjalan di tengah beban utang dan kontroversi finansial, ia tampil sebagai evaluator yang “blak-blakan”.
Pergantian peran ini tampak seperti strategi retoris untuk menyelamatkan diri dari tanggung jawab politik. Ia memosisikan diri bukan lagi sebagai pelaku, melainkan pengamat yang “sudah tahu sejak awal ada masalah”. Dengan begitu, ia menegaskan jarak dari kegagalan tanpa mengakui bagian tanggung jawabnya.
Kita sering menyaksikan pola serupa: ketika kekuasaan kuat, narasi dibangun untuk menegaskan loyalitas; ketika kekuasaan melemah, narasi bergeser menjadi pengakuan moral. Tapi di antara dua titik itu, tak pernah muncul pertanggungjawaban.
Pertanyaan publik sederhana saja: kalau memang proyek ini “busuk sejak awal”, mengapa dulu dibiarkan berjalan? Siapa yang menolak audit publik dan menutup ruang diskusi soal risiko finansial? Mengapa kritik kala itu dianggap penghambat kemajuan?
Kenyataannya, proyek ini dijalankan bukan atas dasar kalkulasi ekonomi, melainkan gengsi politik. Ia lebih berfungsi sebagai monumen legitimasi rezim ketimbang sarana efisiensi transportasi. Karena itu, kebusukannya bukan sekadar teknis, melainkan sistemik — hasil dari keputusan politik yang mengabaikan akuntabilitas.
Kini, di tengah beban utang dan operasional yang belum sepadan dengan manfaatnya, rakyat hanya menjadi penonton yang diminta bangga atas sesuatu yang sebenarnya berat ditanggung. Ironinya, di balik proyek yang “busuk”, tetap ada yang menikmati aroma kekuasaan, keuntungan, dan kebanggaan semu.
Itulah wajah pembangunan kita: ketika suatu proyek yang busuk tetap dipertahankan karena memberi kenikmatan pencitraan bagi segelintir orang. Sudah tahu busuk, tapi kok dinikmati?
* Budi Setiawan adalah pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, mantan jurnalis senior ibukota.
