Oleh: Ridhazia
TERUNGKAP besaran gaji dan tunjangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tembus puluhan juta rupiah.
Yang paling mencolok, tunjangan perumahan Rp 58 juta untuk Ketua DPRD, Rp56 juta untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Rp53 juta.
Bagaimana angka itu dirumuskan oleh para wakil rakyat. Dan, rumah sekelas apa hingga tembus 50 juta rupiah perbulan yang dikontrak politisi ini.
Padahal anggota DPRD Kota Bandung masih mukim di sekitar rumah masing-masing di Bandung. Jarak terjauh sekitar 25 kilometer dari gedung tempat berkantor.
Disepakati Walikota
Gaji dan tunjangan anggota DPRD per bulan tersebut ternyata disepakati Walikota dan Wakil Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 dan penjabarannya kemudian termuat dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 22 Tahun 2024.
Berdasarkan perda dan perwal itu, Ketua DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp 2,1 juta, tunjangan jabatan Rp 3,045 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp 228 ribu, tunjangan komunikasi Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan Rp 58 juta, dan tunjangan transportasi Rp 16 juta.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp 1,68 juta, tunjangan jabatan Rp 2,436 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp 152 ribu, tunjangan komunikasi Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan Rp 56 juta, dan tunjangan transportasi Rp 15,5 juta.
Sedangkan anggota DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp 1,57 juta, tunjangan jabatan Rp 2,283 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp 91,3 ribu, tunjangan komunikasi Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan Rp 53 juta, dan tunjangan transportasi Rp 15 juta.
Hilang Akal Sehat dan Nurani
Berapa miliar uang rakyat dihamburkan untuk keperluan anggota DPRD. Bisa miliaran rupiah perbulan. Bahkan tembus triliunan rupiah pertahun.
Padahal senyatanya Bandung belum keluar dari kemiskinan perkotaan. Antara lain rendahnya pendapatan dari sektor informal, biaya hidup yang tinggi (terutama perumahan dan transportasi), keterbatasan lapangan kerja formal dan fenomena setengah pengangguran.
Semua itu didera inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kesenjangan sosial yang tinggi. Ditambah urbanisasi yang kian menghebat dari pinggiran yang merembes ke kota.
Tapi bagi wakil rakyat, semua itu soal nasib yang tidak bisa diselesaikan oleh politik limatahunan.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
