Oleh: Budi Setiawan
MAJALAH Tempo edisi 6–12 Mei 2024 menurunkan laporan utama bertajuk “Dari Mulyono ke Mulyadi”. Sebuah narasi menarik yang mencoba menautkan Dedi Mulyadi dengan mantan Presiden Joko Widodo alias Mulyono—nama panggilan yang disematkan keluarga di masa kecilnya. Dengan gaya bertutur khas, Tempo menarasikan perjalanan citra Dedi Mulyadi sebagai “reinkarnasi” Jokowi dari tanah Sunda.
Namun, sejauh mana narasi ini valid? Apakah betul Dedi hanyalah repetisi dari gaya Jokowi, ataukah ia berdiri di atas diferensiasi yang lebih dalam dan orisinal?
Dari perspektif komunikasi politik dan psikologi sosial, perbandingan itu justru terasa prematur. Bahkan cenderung simplistik. Memang secara kasat mata, ada kemiripan gaya antara keduanya: blusukan, berbaju putih polos, mendekati wong cilik, hingga keintiman dengan kamera ponsel. Tapi kesamaan gaya bukanlah kesamaan nilai, dan kemiripan visual bukan berarti kesamaan strategi komunikasi.
Jokowi, sejak awal memang tampil sebagai antitesis dari elite lama: sederhana, kalem, dan tidak banyak bicara. Branding politiknya tumbuh dari keterasingan terhadap gaya kekuasaan Orde Baru yang kaku dan berjarak.
Namun seiring waktu, citra Jokowi makin terbentuk secara terencana. Saat ia naik ke panggung nasional, khususnya sejak Pilpres 2014, tampak jelas pencitraan menjadi bagian dari konstruksi komunikasi politik yang dikendalikan tim profesional. Jokowi menjadi produk institusionalisasi citra; sebuah proyek personal branding yang dikelola dengan sangat hati-hati, bahkan dingin.
Berbeda dengan Dedi Mulyadi. Ia bukan hasil dari proyek semacam itu. Gaya komunikasinya sejak menjadi Bupati Purwakarta tetap konsisten: ekspresif, simbolik, dan emosional. Ia tidak ragu menangis, marah, berpantun, berseloroh, bahkan menantang. Ia juga tidak canggung membawa identitas Sunda secara terbuka dan organik, bukan sekadar gimmick budaya, melainkan sebagai bingkai ideologis kepemimpinan. Dalam istilah komunikasi politik, Dedi adalah “komunikator simbolik” yang membentuk identitas politik dari kepribadiannya sendiri.
Konten-konten media sosialnya juga tidak tampak seperti produk tim kreatif elite. Ia terlihat spontan, kadang kasar, kadang bijak. Ia merangkul rakyat kecil tidak dalam rangka pertunjukan, tetapi seolah karena memang itulah habitat sosialnya.
Dalam konteks ini, personal branding Dedi terasa jauh lebih natural dibandingkan Jokowi. Ia tidak tampil sebagai tokoh yang sedang memainkan peran, tapi justru memperluas diri dalam ruang publik. Itulah mengapa publik melihatnya sebagai figur yang otentik.
Karena itulah, artikel Tempo yang menyandingkan Dedi dengan Jokowi, jika tidak dilengkapi dengan pembeda yang memadai, bisa disebut sebagai bentuk oversimplifikasi. Dalam istilah kritik media, ini dikenal sebagai false analogy atau fals framing—yaitu kecenderungan menyusun narasi berdasarkan kemiripan permukaan, lalu mengabaikan perbedaan fundamental yang justru sangat penting.
Oversimplifikasi semacam ini bisa jadi berbahaya dalam wacana publik. Ia menyederhanakan kompleksitas tokoh hanya agar mudah dikonsumsi pembaca. Dalam kasus ini, publik tidak diajak memahami bagaimana Dedi membentuk komunikasi politiknya sendiri, melainkan digiring untuk melihatnya sebagai “kloning Jokowi dari Subang.”
Padahal, dalam konteks kekinian, Dedi memiliki kelebihan yang relevan: ia berani tampil apa adanya di era kelelahan publik terhadap pencitraan. Di tengah kebosanan masyarakat terhadap politisi plastik dan skrip buatan konsultan politik, figur seperti Dedi—yang gaduh, humanis, dan otentik—menjadi segar dan menarik.
Kita tentu menghargai upaya Tempo dalam memotret gejala komunikasi politik kekinian. Namun, pendekatan jurnalistik tetap harus berpijak pada kehati-hatian dalam mengolah analogi. Tidak semua yang terlihat sama memiliki substansi yang serupa. Jokowi dan Dedi memang punya jalur publik yang bersinggungan, tapi keduanya lahir dari sumber, nilai, dan arah komunikasi yang sangat berbeda.
Maka pertanyaannya bukan lagi “dari Mulyono ke Mulyadi”, tapi: masih perlukah kita terus memaksa membaca tokoh baru dengan kacamata lama? *
* Budi Setaiawan, mantan jurnalis senior ibukota, pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, bermukim di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
