Oleh Bambang Prakoso
Lembaga yang terdampak; Kementrian PUPR 81.38 T, Kementrian Pendidikan Tinggi dan Sains & Teknologi 22.54 T, Kementrian Agama 14.28 T, Kementrian Kesehatan 19.53, Kementrian Perhubungan 17.87 T, Kementrian Keuangan 12.36 T, Kementrian Pertanian 10.28 T, Kementrian Pendidikan Dasar Menengah 8.03 T, Kementrian Hukum dan HAM 6. 34 T, IKN 4.81 T.
MEMBACA– sebagai salah satu cara memahami demokrasi yang rentan terhadap manipulasi opini publik melalui media massa atau kampanye politik yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik. Propaganda atau disinformasi dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih atau memanipulasi persepsi publik terhadap isu-isu politik. Olah pikir olah batin itu penting dalam segala aspek, khususnya sebagai warga negara yang negaranya sedang mengalami kekacauan. Melihat persoalan bangsa dari perspektif literasi, kita harus membaca baik teks maupun konteks, memahami, menganalisis, menentukan sikap apa yang harus kita ambil. Hari ini dimedsos viral #kaburajadulu, bagaimana kita menentukan sikap.
Ditengah gelombang ketidakpastian ini faktor politik, ekonomi, hukum, Pendidikan, Kesehatan dan seterusnya, tidak sedikit anak-anak muda yang mempunyai kesempatan kerja maupun kuliah diluar negeri untuk menetap diluar negeri. #kaburajadulu juga mempengaruhi orang-orang didalam negeri untuk meraih kesempatan keluar negeri, fenomena ini muncul akibat keputusasaan yang sudah mencapai puncak. Sebagai warga negara semua pilihan sah-sah saja, bebas menetukan pilihan tempat tinggal, kakrir, sampai pilihan pempimpin, yang masing-masing mempunyai kosekuensi.
Orang-orang yang punya kompetensi, ijazah sarjana tidak jaminan bisa mendapatkan pekerjaan layak dari pemerintah, kampus di Indonesia hanya menunda kesempatan mendapat pekerjaan dan menyumbang pengangguran dengan gelar mentereng tapi hidup memprihatinkan, lontang-lantung cari pekerjaan, yang dapat pekerjaan misalkan guru honorer dipinggiran Satu bulan gajinya 300 ribu yang kadang Tiga bulan sekali menerima gaji.
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, efisiensi anggaran belanja negara menimbulkan dampak signifikan bagi kinerja kementerian serta lembaga.
Lembaga yang terdampak; Kementrian PUPR 81.38 T, Kementrian Pendidikan Tinggi dan Sains & Teknologi 22.54 T, Kementrian Agama 14.28 T, Kementrian Kesehatan 19.53, Kementrian Perhubungan 17.87 T, Kementrian Keuangan 12.36 T, Kementrian Pertanian 10.28 T, Kementrian Pendidikan Dasar Menengah 8.03 T, Kementrian Hukum dan HAM 6. 34 T, IKN 4.81 T.
Paradok kebijakan, alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah ingin memastikan keuangan negara tetap sehat dan menghindari peningkatan utang yang tidak terkendali, anggaran dialokasikan ulang untuk program-program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan pertahanan nasional, meminimalisir pemborosan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, situasi ekonomi global yang belum stabil membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran tapi disisi lain mengangkat pembantu khusus menteri, kementrian baru, utusan presiden, langkah ini menjadi sorotan serius ditengah penghematan belanja negara.
Hari ini siapapun Presidennya akan menganggung tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, warisan beban hutang yang menumpuk, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2024 tercatat sebesar Rp 434,29 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun. Namun, pada 2025, angka ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 800,33 triliun, yang terdiri dari SBN sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.
Persoalan rumit tali-temali ini membuat keresahan pada ruang publik, memicu munculnya #kaburajadulu, dan rentetan peristiwa lainya menyebabkan menurunya Trush Masyarakat pada pemerintah. Terbaru penryataan Menteri ESDN Bahlil, meragukan Nasionalisme warga negara yang pindah kewarganegaan juga mengundang polemik. Tempat tinggal tidak mempengaruhi rasa Nasionalisme banyak tokoh yang lama tinggal diluar negeri tapi punya kontribusi besar pada bangsa ini.
Terlepas dari kekacauan pemerintah diatas, memahami situasi berbangsa ini sangat penting untuk menentukan sikap. Mencintai bangsa dan negara diuji saat keadaan negara tidak baik-baik saja. Para pejuang perintis kemerdekaan mereka berjuang dengan ide gagasan, gerakan, darah, air mata, harta, dan nyawa. Berjalan estafet pejuang satu diteruskan pejuang lainnya, pergerakan dari masa kemasa, bahkan banyak yang tidak mengalami dan menikmati buah perjuangan yang sangat panjang itu.
Berikut sosok yang spirit perjuangannya bisa kita teladani dalam kenteks kekinian; Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan yang berperan besar dalam Pendidikan Indonesia. Salah satu hasil jerih payah Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa yang memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi, Bung Tomo dikenal karena aksi heroiknya membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo untuk melawan tentara NICA pada tanggal 10 November, Bung Tomo dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, Pattimura merupakan pahlawan asal Maluku yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Tidore dan Ternate untuk menghadapi penjajah tahun 1817, dan masih banyak lagi para pejuang bangsa ini.
Memahami kondisi bangsa dengan berfikir secara komprehensif mungkin lebih bijak untuk menetukan sikap dan tindakan berikutnya. Kita harus banyak membaca dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Secara konsensus kita menyepakati negara demokrasi, ini akan berjalan dengan baik Ketika masyarakatnya punya jangkauan pengetahuan yang baik, jika tidak maka kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil peran dominan dalam pengambilan keputusan politik. Kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuatan politik yang besar dapat mendominasi proses politik, sementara suara minoritas dapat terabaikan atau diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan kepentingan kelompok tertentu diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Winston Churchill, menyatakan bahwa demokrasi adalah “sistem terburuk kecuali semua yang lainnya yang pernah dicoba”. Menurutnya, meskipun demokrasi memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik yang telah ditemukan hingga saat ini. Churchill menekankan pentingnya toleransi, kebebasan berpikir, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam demokrasi.
Hidup di negara yang menganut system demokrasi bebas menentukan pilhan apapun, memilih pemimpin dan dampak dari kebijakan yang dihasilkan salah satunya adalah efisiensi “penghematan belanja negara”. #kaburajadulu adalah wujud dari puncak keputusasaan secara kolektif, konsekuensi dari mayoritas pilihan. Menentukan sikap yang bijak pada situasi yang tidak menetu adalah salah satu cara berdaulat dengan diri dan keadaan itu terwujud jika masyarakat punya daya membaca. **Bambang Prakoso Dosen Ilmu Perpustakaan UWKS Ketua GPMB Jawa Timur
