Oleh: Budi Setiawan
“JIKA umat Islam bersatu, tragedi seperti Gaza dan Yaman tak akan terjadi,” demikian pernyataan tegas Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pertemuan dengan panitia haji Iran pada 4 Mei 2025, dikutip dari kanal Khamenei.ir. Seruan itu dilontarkan di tengah gelombang kekerasan dan penjajahan yang terus mendera dunia Islam, dari Palestina hingga Sudan, dari Irak hingga Afghanistan.
Pernyataan itu kembali menjadi viral di berbagai platform media sosial dalam dua pekan terakhir, saat dunia diguncang konflik terbuka antara Iran dan Israel. Di tengah ancaman perang kawasan yang makin nyata, pernyataan Khamenei itu dianggap sebagai seruan penting untuk membangun solidaritas umat Islam global melawan agresi yang makin brutal dari Barat terhadap dunia Muslim.
Pernyataan Khamenei bukan sekadar pidato retoris. Ia memotret realitas paling getir: umat Islam hari ini adalah bangsa yang tercerai-berai, disibukkan oleh perbedaan mazhab, sektarianisme, dan fanatisme kelompok. Sebaliknya, musuh-musuh Islam justru makin solid membangun blok-blok kekuatan global—militer, ekonomi, dan diplomasi—yang secara terang-terangan menindas dunia Muslim.
Namun yang lebih menyakitkan: pecah belah ini bukan hanya lahir dari dalam, tapi dirancang dari luar dan dilestarikan sejak lama oleh kekuatan kolonial, terutama Inggris.
Dalam pidato yang sama, Khamenei mengingatkan bahwa perpecahan Sunni–Syiah adalah buah dari strategi lama penjajah: “Divide et impera”, pecah dan kuasai. Sebuah strategi kolonial klasik yang dengan lihai dijalankan Inggris saat menguasai dunia Islam dari India, Teluk Persia, Irak hingga Palestina.
Tak percaya? Simak sejarah. Inggris mendukung Syiah di India saat menginginkan pembatasan kekuatan ulama Sunni. Di waktu lain, mereka menopang kekuasaan elite Sunni di Irak dengan memarjinalkan mayoritas Syiah. Di Teluk, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan kecil pro-Inggris dengan pemerintahan Sunni meski mayoritas rakyatnya Syiah, seperti Bahrain dan Kuwait.
Bahkan dalam peristiwa paling menentukan abad 20—pendirian Arab Saudi—Inggris terang-terangan mendanai ekspansi Wahabi lewat Dinasti Saud untuk mengimbangi pengaruh Ottoman dan Syiah Iran. Melalui figur seperti Captain William Shakespear dan St. John Philby, Inggris menandatangani Treaty of Darin (1915) yang memberi Ibn Saud senjata dan dana bulanan untuk merebut Hijaz.
Alih-alih membangun konsensus dunia Islam, Inggris dan sekutunya justru menjadikan perbedaan Sunni–Syiah sebagai instrumen kontrol. Sejarah mencatatnya, umat Islam melupakannya.
Tragisnya, sebagian umat Islam hari ini masih terjebak pada isu-isu lama yang dikobarkan kolonialisme. Perdebatan ritual, tafsir teologis, bahkan label sesat dan kafir masih jadi konsumsi harian di mimbar dan media sosial. Sunni dan Syiah sibuk saling menyalahkan, padahal sama-sama dizalimi.
Lebih dari itu, dikotomi Sunni–Syiah yang terus-menerus dipelihara telah menjelma menjadi lingkaran setan yang mengungkung paradigma berpikir umat Islam di hampir semua lapisan masyarakat. Ia bukan hanya menjadi alat propaganda politik, tetapi telah menjangkiti pola pikir keagamaan, sosial, bahkan akademik. Ketika umat Islam mulai memandang segalanya dengan kacamata sektarian, maka ruang dialog, kolaborasi, dan empati otomatis tertutup.
Profesor Geneive Abdo dalam bukunya Manufacturing Sectarianism (Oxford, 2013) menjelaskan bahwa konflik Sunni–Syiah modern lebih banyak dibentuk oleh kepentingan politik daripada teologi. Sementara Dr. Vali Nasr, dalam The Shia Revival (2006), menegaskan bahwa Barat—terutama AS dan Inggris—telah lama menggunakan dikotomi Sunni–Syiah untuk mengadu kekuatan regional Timur Tengah demi stabilitas harga minyak dan pengaruh geopolitik.
Ironisnya, justru umat Islam sendiri yang kini menjadi pelayan setia narasi perpecahan itu.
Seruan Khamenei bukan tanpa kritik, dan tentu bukan tanpa kepentingan politik. Tapi di balik itu ada renungan mendalam yang layak diperhatikan umat Islam dunia, termasuk Indonesia. Ketika Gaza dibombardir, Yaman dikepung, dan masjid-masjid di Afrika dibakar, kita semua terikat oleh nasib yang sama: ditindas, dibungkam, dilemahkan.
Umat Islam tidak akan pernah kuat jika terus mengutamakan perbedaan daripada kesamaan. Al-Qur’an satu, kiblat satu, dan musuh pun satu—maka mengapa tidak bersatu?
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar punya peran strategis. Kita tak bisa hanya jadi “netral” saat umat terpecah. Kita harus menjadi jembatan dialog dan titik temu, bukan menambah bara.
Persatuan bukan berarti menyeragamkan. Bukan pula mengubur kritik. Tapi persatuan adalah memilih untuk berdiri bersama saat tertindas, untuk menolak campur tangan asing dalam urusan internal umat, dan untuk menyadari bahwa perbedaan tak lebih penting dari kezaliman yang sedang dihadapi bersama.
Pertanyaannya bukan lagi “siapa yang benar antara Sunni dan Syiah,” tetapi: maukah kita terus menjadi pion dalam permainan musuh, atau memilih menjadi satu barisan melawan kezaliman?
Seruan Khamenei mungkin tidak menyelesaikan semua persoalan. Tapi ia adalah panggilan nurani yang menyentuh akar luka sejarah umat Islam. Sebuah panggilan yang semestinya tidak dijawab dengan kecurigaan, tapi dengan perenungan dan kesadaran.*
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran. Salah satu inisiator Forum on Islamic World Studies (FIWS) di Bandung (1994-1995).
