Perkuat Transformasi Digital, Sekretariat DPRD Jabar Paparkan Inovasi Dashboard Digital pada Monev KIP 2026

BANDUNG, Bandungpos.id — Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik melalui pengembangan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik sebagai instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Inovasi tersebut dipaparkan oleh Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lilis Nurlaila Adiwulandari, S.E., M.M., dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/11/2026), di Command Center, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung.

Dalam paparannya, Lilis menjelaskan penguatan tata kelola pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital yang mendukung pencatatan, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut permohonan informasi secara lebih terstruktur.

Dashboard Digital Layanan Informasi Publik dikembangkan untuk membantu pengelolaan register permohonan, identifikasi penanggung jawab pelayanan, pemantauan status penyelesaian, serta pengelolaan dokumentasi pendukung sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas.

Pengembangan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pembenahan pelayanan PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang mulai diperkuat sejak 17 Juni 2026 melalui penataan fasilitas pelayanan dan penyempurnaan administrasi informasi publik.

Berdasarkan rekapitulasi hingga akhir Oktober 2026, tercatat sebanyak 220 permohonan informasi, dengan 218 permohonan telah selesai ditindaklanjuti dan dua permohonan masih dalam proses tindak lanjut. Tingkat penyelesaian administratif mencapai 99,1 persen.

Seluruh register permohonan juga telah dilengkapi penanggung jawab serta tautan dokumentasi pendukung guna memperkuat ketertelusuran proses pelayanan.

Pemanfaatan Dashboard Digital diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pengelolaan data, mendukung pengawasan internal, serta menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

Melalui inovasi ini, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan arah transformasi pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola, ketepatan administrasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.**( Adem/BNN)