Matematika Adalah Hak: Siswa Difabel Jangan Ditingalkan

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS–Dalam beberapa tahun terakhir, muncul anggapan yang terdengar meyakinkan: kita tidak perlu lagi belajar matematika. Perangkat pemrograman dapat menghitung, algoritma dapat memprediksi, dan kecerdasan buatan mampu mengoptimalkan keputusan dengan kecepatan yang melampaui manusia. Di tengah kejenuhan terhadap ujian, peringkat, dan rumus abstrak, anggapan ini terasa seperti kemajuan. Namun justru di era yang penuh dengan iklan, cara berpikir seperti ini perlu ditanyakan.

Kegelisahan ini menguat melalui diskusi panjang saya dengan Prof. Hendra Gunawan, matematikawan dari Institut Teknologi Bandung, almamater tempat saya mempelajari matematika terapan melalui Geodesi. Selama lebih dari tiga dekade menggunakan matematika dalam pemodelan, sistem berpikir, analisis risiko iklim, dan kebijakan kerja, sering kali di luar jalur #STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) konvensional, matematika tidak pernah menggantikan penilaian manusia. Justru sebaliknya, ia melatih saya hidup dengan menerima: memahami batas, asumsi, pendekatan, dan konsekuensi.

Refleksi ini sejalan dengan gagasan dalam Kecerdasan Matematis karya Junaid Mubeen, yang menegaskan bahwa matematika bukan sekadar menghitung-menghitung. Ia adalah tentang bernalar, membayangkan, membayangkan, merepresentasikan realitas, dan membuat pertimbangan. Mesin mungkin menghitung lebih cepat, tetapi tidak menentukan apa yang penting, masuk akal, atau adil. Keputusan-keputusan itu tetap berada di tangan manusia, jika kita tidak melepaskan daya pikir kita sendiri.

Ironisnya, alat-alat digital yang lahir dari ide matematika manusia kini justru membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Algoritma memberi peringkat, menyaring, dan merekomendasikan. Dasbor menjanjikan kepastian. Model menjanjikan kendali. Namun semua itu bekerja dengan cara mengubah kenyataan.

Dalam diskusi Tahun Baru “Ada Jalan di Tengah Ketidakpastian” di “DILANS Voices – Inclusion on Air”, kami menegaskan bahwa menyentuh bukanlah kesalahan yang harus dihapus, melainkan kondisi hidup yang harus dipahami.

Matematika mengajarkan kerendahan hati yang sejati: bahwa setiap model memiliki batas, setiap angka membawa asumsi, dan setiap keputusan mengandung risiko. Ketika kita berhenti belajar matematika dan hanya bergantung pada alat, kita kehilangan kerendahan hati ini. Sistem menjadi percaya diri, tetapi manusia, terutama yang rentan, menjadi tidak terlihat.

Dampak ini paling dirasakan oleh siswa difabel. Indonesia memang menghadapi tantangan serius dalam pencapaian pembelajaran matematika, sebagaimana tercermin dalam asesmen internasional oleh OECD.

Namun di balik angka rata-rata nasional, terdapat eksklusi yang lebih dalam. Banyak siswa penyandang disabilitas tersingkir dari matematika bukan karena kurang mampu, melainkan karena sistem pembelajaran masih dirancang seolah-olah semua orang belajar dengan cara yang sama.

Ketika matematika ditekankan pada kecepatan, hafalan, dan prosedur kaku, aksesibilitas tertutup. Siswa tunanetra kehilangan akses pada penjelasan visual. Siswa tuli menghadapi tantangan bahasa. Siswa “neuro-divergen” dianggap tidak mampu karena cara berpikirnya berbeda. Siswa dengan penyakit kronis atau keterbatasan mobilitas tersingkir oleh struktur, bukan oleh kemampuan. Ini bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan desain.

Sering kali teknologi disebut sebagai solusi. Namun tanpa pemahaman matematika, sistem keluaran diterima begitu saja, bias tidak terdeteksi, dan pengambilan keputusan menjauh dari komunitas.

Model matematika menentukan siapa yang menerima bantuan sosial, bagaimana menghitung risiko iklim, dan kebutuhan siapa yang dianggap terlalu mahal. Ketika orang dikeluarkan dari literasi matematika, mereka juga dikeluarkan dari hak untuk melihat keputusan tersebut.
Inilah alasannya narasi bahwa matematika hanya penting untuk pekerjaan masa depan sangat berbahaya.

Bagi banyak penyandang disabilitas, akses ke pasar kerja formal sudah terbatas secara struktural. Jika matematika hanya diperbolehkan atas dasar relevansi kerja, maka siswa difabel ini ditinggalkan sejak awal. Padahal, matematika adalah bahasa partisipasi, alat untuk memahami kebijakan, menantang data, dan memulihkan kembali lembaga dalam keputusan publik.

Kita tidak memerlukan matematika yang lebih sedikit, melainkan matematika yang lebih manusiawi dan aksesibel. Matematika yang menghargai pemahaman daripada kecepatan, penalaran daripada hafalan, dan keragaman cara berpikir sebagai kekuatan.

Jika kita berhenti mempelajari matematika secara mendalam, kita tidak terbebas dari pengaruhnya, kita hanya kehilangan kemampuan untuk membentuknya.

Di tengah keramaian, selalu ada jalan. Jalan itu dimulai dengan memulihkan kembali matematika sebagai hak, sebagai jembatan menuju inklusi, martabat, dan pemahaman bersama.**(Adem/BNN)