Kang DS Tegaskan Komitmen Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung
METRO BANDUNG, bandungpos.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, memaparkan perkembangan terkini implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu terobosan Presiden RI. Program ini diyakini akan menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kabupaten Bandung.
Dalam paparannya, Kang DS menjelaskan bahwa di Kabupaten Bandung telah ditetapkan 361 titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, proses pembangunan tidak dilakukan sekaligus karena membutuhkan dukungan multipihak. “Dari 361 titik, saat ini sudah ada 147 yang beroperasi. Sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan. Pembangunan dilakukan secara bertahap, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan mitra dan sektor swasta,” ungkapnya.
Menurut Kang DS, MBG menjadi solusi strategis dalam menekan angka stunting serta memperkuat pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa masih ada keraguan sebagian masyarakat terhadap program ini. “Padahal, di banyak negara maju, program serupa sudah lebih dulu diterapkan. MBG hadir bukan sekadar memberi makan, tetapi untuk membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3,8 juta jiwa, sasaran MBG di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 1,263 juta orang. Angka tersebut mencakup anak usia TK/PAUD hingga SMA, para santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, jumlah itu bersifat dinamis sehingga distribusi makanan bergizi dilakukan berbasis wilayah melalui kecamatan. Untuk mendukung distribusi dan pengawasan, Kang DS menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta DP2KBP3A.
Terkait aspek keamanan pangan, Kang DS menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG harus memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum resmi beroperasi. Untuk menjamin hal ini, pemerintah daerah telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saya instruksikan Dinkes mempercepat proses sertifikasi. Standar harus ketat, mulai dari kebersihan bangunan, kelayakan peralatan, pengolahan limbah, penyediaan air minum, hingga proses penyajian. SDM juga wajib profesional, ada tenaga gizi, akuntan, hingga tim pengawas. Semua harus patuh pada SOP agar program berjalan aman,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan. Jika program berjalan optimal, perputaran ekonomi dari MBG di Kabupaten Bandung bisa mencapai Rp5 miliar per hari. “Karena itu, saya minta keterlibatan semua pihak, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, sampai masyarakat luas, untuk aktif mengedukasi dan menyosialisasikan MBG. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang, dan program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Kang DS kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk mengawal jalannya MBG bersama program prioritas lain seperti Sekolah Rakyat. Ia menyebut semua program tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan anak-anak Kabupaten Bandung agar tumbuh cerdas, sehat, dan siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.(sani/bnn)
