Indonesia di Ambang Kehancuran: Pilih Perdamaian, Keadilan, dan Keberlanjutan (Bukan Krisis)
Oleh Farhan Fahmi (Presiden Dilans Indonesia)
Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian. Pernyataan – 1 September 2025 . Tempat: Sekretariat KPBB/Kantor Pusat Thamrin School, Gedung Skyline, Lantai 16, Jl. MH Thamrin No. 09, Menteng, Jakarta Pusat
MENINGKATNYA –konflik antara publik dan pejabat negara—yang didorong oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, merendahkan kekuasaan, dan menjamin transparansi—mengikis kepercayaan terhadap lembaga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mengancam kohesi sosial. Pelarian modal asing, pelemahan rupiah, peningkatan penurunan, dan penundaan program iklim dan penghentian menempatkan kesejahteraan dan masyarakat global pada posisi global Indonesia pada risiko yang serius.
Kami menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan publik—untuk mengakhiri represi dan kekerasan, mencegah fragmentasi politik, dan membuka dialog yang inklusif. Hanya melalui keadilan, transparansi, dan perlindungan ekosistem, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan, menjaga demokrasi, dan menjamin masa depan yang damai dan berkelanjutan.
Seruan dan Ajakan Bersama
Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan, pelaku usaha, akademisi, aktivis, media, dan masyarakat luas—untuk mengambil langkah konkret dan menjaga diri: Memperkuat kembali tatanan hukum, sosial, nilai gotong royong dan saling menghargai antar sesama masyarakat. Meningkatkan upaya penegakan hukum mengurangi sensitivitas, toleransi dan diberikan atas hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas hak publik untuk memprotes dan mengadu kepada pemerintah. Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam pemberantasan KKN sesuai dengan amanat reformasi 98.
Segera berantas praktik pengerukan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberpihakan yang sangat berpihak pada investor dan tanpa menyertakan keikutsertaan hukum adat dan lokal sehingga semakin menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mengutamakan keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi, tanpa pandang bulu. Tegakkan kewibawaan pemerintah. Hentikan kekerasan dan provokasi, baik verbal maupun fisik.
Perkuat komunikasi publik yang jujur, transparan, dan menghormati masyarakat. Buka ruang dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama. Meningkatkan seluruh kinerja cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara signifikan, sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam demokrasi. Inisiatif Lindungi, proyek penghentian, program dan pelaku usaha yang mendukung penanganan krisis iklim berdasarkan prinsip keadilan iklim agar generasi sekarang dan mendatang Indonesia tidak merugi dan kehilangan kepercayaan global. ** Penulis Bertempat Tinggal di Kota Bandung
