Oleh: Ridhazia
MAKSUD baik Presiden Prabowo meningkatkan gizi siswa sekolah di Tanah Air tidak cukup. Padahal lebih dari satu miliar porsi makanan sudah disajikan.
Buktinya, alih-alih sehat jumlah siswa keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis (MBG) terus menerus bertambah. Bahkan, seluruh dapur MBG tempat terjadi keracunan ditutup sementara.
5000 siswa keracunan!
Sejak MBG diluncurkan pada awal tahun ini, jumlah korban keracunan tidak diketahui secara pasti. Tapi dikisaran 5000-ansiswa.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengakui data itu setelah mendapat laporan dari tiga lembaga pemerintah yaitu BGN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan data yang berbeda.
Angka serupa tidak berbeda dengan di versi koalisi masyarakat sipil, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang mencatat data keracunan menu MBG sebanyak 5.360 orang.
Jumlah korban sebanyak itu berpotensi bertambah dan bisa lebih besar karena pihak sekolah menutup diri kasus keracunan tersiar di ruang publik.
Sedangkan total sajian makanan keracunan masih dikisaran 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak selama 9 bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Penyebab
Sedangkan penyebab pasti kasus keracunan menu MBG masih diteleti secara laboratorium. Untuk sementara, keracunan diguga terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat.
Bukti Kegagalan
Keracunan menjadi bukti kegagalan tata kelola MBG yang dikendalikan BGN. Kalau hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik. Bahkan potensial sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa)
Insiden berulang ini telah menjadikan MBG sebagai ancaman serius bagi keselamatan siswa. Alih-alih meningkatkan gizi dan kesehatan, justru menjerumuskan anak ke dalam penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.
Tunda dan Evaluasi
Agar tidak terulang, semestinya Presiden Prabowo yang menginisiasi program MBG menghentikan sementara untuk menemukan formula yang aman ketimbang memakan korban kematian.
Dan, polisi harus aktif menyelidik kemungkinan tindak pidana dalam kasus MBG dan membawa pelaku ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban hukum.
Hentikan Sementara
Atas temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Organisasi ini juga menyerukan agar keselamatan anak ditempatkan di atas target politik pemerintah.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
