Desakan Masyarakat Terjawab, Sekretaris Dinas Pendidikan Sidak ke SDN-86 Marituso

 HALMAHERA SELATAN, Bandungpos.id – Tekanan keras masyarakat Desa Marituso akhirnya memaksa Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan bergerak. Setelah sebelumnya dinilai lamban dan tanpa kejelasan tindak lanjut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Muhammad Agus Umar, turun langsung ke lapangan untuk merespon krisis pendidikan yang terjadi.

Dalam pertemuan yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, masyarakat, serta unsur kecamatan dan kepolisian, kekecewaan warga disampaikan secara terbuka. BPD dan Pemdes menegaskan bahwa aksi pemalangan sekolah merupakan akumulasi dari kelalaian Dinas Pendidikan yang dinilai tidak serius menangani persoalan yang sudah lama terjadi.

“Ini bukan aksi spontan. Ini bentuk kekecewaan karena dinas datang, lihat, tapi tidak ada tindakan nyata. Pendidikan di Marituso jangan dipermainkan,” tegas perwakilan BPD.

Masyarakat juga menyoroti kondisi sekolah yang dibiarkan tanpa kepastian kepemimpinan dan kekurangan tenaga pengajar. Situasi ini dinilai sangat mengancam proses belajar mengajar, terlebih menjelang pelaksanaan ujian nasional.

Warga secara tegas menolak kepala sekolah yang bermasalah untuk kembali bertugas, dan mendesak adanya figur baru yang benar-benar mampu bekerja.
Menanggapi tekanan tersebut, Muhammad Agus Umar mengakui adanya persoalan yang harus segera ditangani. Ia menyampaikan bahwa Kepala Dinas berhalangan hadir, namun memastikan bahwa langkah konkret akan segera diambil.

“Kepala sekolah yang bermasalah akan dicopot dan dipindahkan. Kami akan segera menyiapkan pengganti dan menambah tenaga pendidik. Ini akan kami percepat,” tegasnya.

Meski demikian, pihak dinas juga meminta agar masyarakat membuka pemalangan sekolah dan tidak lagi melakukan aksi serupa, sembari menunggu realisasi dari komitmen yang disampaikan.

Di sisi lain, Kapolsek Kasiruta Timur mengingatkan bahwa aksi pemalangan memiliki konsekuensi hukum dan berpotensi merugikan fasilitas pendidikan. Sementara itu, Camat Kasiruta Timur menilai aksi tersebut seharusnya bisa dihindari jika koordinasi dilakukan lebih awal melalui pemerintah kecamatan.

Namun bagi masyarakat Marituso, tindakan tegas dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memaksa perhatian pemerintah.
Dalam forum tersebut, warga juga secara terbuka mengusulkan Jusnifa Maujud sebagai calon kepala sekolah yang baru, sebagai bagian dari solusi atas krisis yang terjadi.

Kini, sorotan tertuju pada Dinas Pendidikan. Masyarakat menegaskan tidak lagi membutuhkan janji, melainkan bukti nyata. Jika tidak segera direalisasikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali terjadi di Marituso.**(PM/rm)