Pemakzulan Gibran, Praktek Kebodohan Apa Lagi?

Moral Politik Sudah Rusak

Moral partai politik di Tanah Air sepertinya sudah rusak. Di tengah kondisi negara yang terhimpit tekanan ekonomi dan rakyat yang menjerit karena kesulitan hidup, para elite partai politik justru sibuk bermanuver untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagian bahkan sudah menyatakan siap mengajukan usulan resmi pemakzulan atau impeachment ke parlemen. Sebagian lainnya memilih diam sambil menunggu celah. Jika ada peluang yang dianggap menguntungkan, mereka akan ikut mendorong pemakzulan. Jika tidak, mereka bisa saja menolaknya.

Seolah-olah persoalan bangsa ini hanya Gibran dan keluarga Jokowi. Seakan-akan persoalan lain di negeri ini sudah beres semua.

Menyedihkan!

Padahal, persoalan Gibran semestinya tidak perlu terus diperdebatkan tanpa ujung. Soal ijazah dan riwayat pendidikannya perlu dilihat secara jernih, bukan dijadikan komoditas politik.

Tidak ditemukannya ijazah SMA bukan serta-merta berarti seseorang tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi Wapres. Gibran diketahui menempuh pendidikan di luar negeri, dengan sistem pendidikan yang berbeda dari Indonesia. Riwayat pendidikan dan kesetaraannya harus dinilai berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Begitu pula dengan ijazah sarjana yang diperolehnya melalui jalur pendidikan di luar negeri. Persoalannya harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan aturan hukum, bukan sekadar asumsi atau kepentingan politik.

Bukankah syarat pendidikan untuk menjadi wakil presiden adalah sekurang-kurangnya tamat SMA atau sederajat? Artinya, yang harus diperiksa adalah pemenuhan syarat pendidikan sesuai ketentuan hukum, bukan semata-mata ada atau tidaknya ijazah SMA Indonesia.

Lantas, mengapa sejumlah elite dan pengurus partai politik begitu bersemangat mendorong pemakzulan Gibran dengan menjadikan persoalan ijazah SMA sebagai alasan?

*Ini kebodohan macam apa?*

Apakah para elite partai politik tidak mampu membedakan persoalan hukum, administrasi pendidikan, dan kepentingan politik?

Masa mereka begitu mudah mengikuti logika yang dibangun oleh Denny Indrayana, Roy Suryo, dan pihak-pihak lain, tanpa terlebih dahulu menguji dasar argumentasi mereka secara kritis?

Mengapa mereka lebih percaya Deny Indrayana, Roy Suryo, dkk yang punya masalah hukum pribadi ketimbang percaya pihak rektor dan kembaga tinggi negara?

Sekali lagu, kebodohan apalagi ini?

Mereka mengaku sebagai elite politik, tetapi justru di situlah pertanyaan besarnya: di mana nalar politik mereka? Di mana kemandirian berpikir mereka? Dan di mana tanggung jawab mereka terhadap persoalan rakyat yang jauh lebih mendesak?

Memiliki ambisi untuk berkuasa itu sah-sah saja. Politik memang penuh persaingan dan perebutan pengaruh.

*Namun, ambisi tanpa kecerdasan hanya akan melahirkan kegaduhan.*

Jangan sampai demi menjatuhkan lawan politik, para elite justru kehilangan nalar, mengabaikan persoalan rakyat, dan mempermalukan institusi yang mereka wakili.

Sebab, politik bukan sekadar soal siapa yang harus dijatuhkan, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

Get the feeling

Uten Sutendy

Editor : Rianto Muradsi