DPRD Jabar Bantah Tutup Telinga, Tapi Mengapa Aspirasi Mahasiswa Terus Bergelombang?
BANDUNG, Bandungpos.id – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna menepis tudingan bahwa pihaknya tidak pernah mengabaikan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa, aktivis, dan elemen dalam sejumlah aksi penindasan masyarakat yang berlangsung sepanjang Juni 2026.
Menurut Buky, sebaliknya seluruh aspirasi yang disampaikan massa telah diterima, dibahas dan diteruskan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.
Isu yang Dibawa Para Pendemo Terkait Kondisi Perekonomian di Negeri
Hal tersebut disampaikan sebagai anggapan bahwa DPRD Jabar tidak menanggapi aksi-aksi yang menyoroti berbagai persoalan strategis nasional, mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Disebutkan, DPRD Jabar mengungkapkan bahwa gelombang pertama aspirasi yang diterima, yaitu pada 11 Juni 2026 memuat 13 tuntutan utama.
“Isu tersebut meliputi krisis nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, masalah kemiskinan dan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan PPPK, pelaksanaan otonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, hingga evaluasi berbagai regulasi nasional,” ucapnya.
Aspirasinya sudah sampai ke DPR RI
Seluruh aspirasi tersebut, tandasnya lagi,ķ telah diteruskan ke DPR RI melalui surat resmi Nomor 1458/PR.01.01/DPRD tertanggal 11 Juni 2026.
Tak berhenti di situ, ia menambahkan, DPRD Jabar pun menerima gelombang kedua aspirasi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
“Mereka mendesak evaluasi kenaikan harga BBM, pelaksanaan program MBG, regulasi Polri, penegakan peran TNI/Polri dalam ranah sipil, percepatan RUU Perampasan Aset, perlindungan HAM, hingga jaminan kebebasan beragama,” paparnya.
Aspirasi tersebut, selanjutnya, kembali diteruskan ke DPR RI melalui surat Nomor 1512/PR.01.01/DPRD pada tanggal 22 Juni 2026. DPRD Jabar juga mendengarkan persepsi publik terkait kehadiran wakil rakyat saat aksi pembekuan berlangsung.
Menurut Buky, pada sejumlah aksi sebelumnya anggota DPRD ditugaskan untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan massa aksi.
“Jangan sampai muncul kesan DPRD tidak memberikan tanggapan. Pada aksi-aksi sebelumnya kami sudah mengutus anggota untuk berdialog. Hari ini kebetulan sedang berlangsung rapat paripurna sehingga banyak anggota hadir. Momentum itu dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para pengunjuk rasa,” ujarnya.
Sinyal Kuat Masyarakat Terkait Kondisi Perekonomian
Meski demikian, derasnya gelombang aspirasi yang terus muncul menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat, khususnya kalangan pelajar, masih menaruh perhatian besar terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menerima dan meneruskan aspirasi, melainkan memastikan suara publik tersebut benar-benar mendapat tindak nyata pada tingkat pengambil kebijakan nasional selanjutnya.
Dikatakan, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang dialog, menjalankan fungsi pengawasan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. (adem/BNN)
