Oleh: Ridhazia
DIBERITAKAN, , seorang kader partai menjadi Ratu Dapur Makanan Bergizi (MBG) di Sulsel karena mengelola 41 dapur yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Investasi yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp61,5 miliar. Dengan potensi keuntungan hingga Rp246 juta per hari.
Jika pemberitaan itu benar, program MBG menjadi lahan para pemodal yang punya akses politik. Sedangkan UMKM dan koperasi terseret-seret perusahaan bisnis para cukong besar.
Dari Program Jadi Bisnis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menurut asal-usulnya sebagai janji politik pada kampanye Pilpres 2024.
Dan, setelah kemenangan, janji politik itu dieksekusi menjadi program nasional. Didesain bukan sekadar bantuan sosial. Melainkan sebagai program raksasa. Sebuah mata rantai bisnis yang menggurita.
Hak ini nampak dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 yang direncanakan sebesar Rp330 triliun, atau Rp335 triliun.
Sedanhkan tahun 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyerap anggaran (MBG) sebesar Rp41,3 triliun per 18 November 2025. Atau, baru sekitar 58,2 persen dari alokasi APBN sebesar Rp71 triliun untuk 10.900 unit per 27 Oktober 2025.
Terafiliasi Politisi
Mengacu pada laman Badan Gizi Nasional, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dibuka untuk umum. Siapa saja bisa. Entah yayasan atau lembaga sosial, perusahaan (PT, CV, UMKM), organisasi, usaha dagang, atau bahkan instansi pemerintah
MBG yang diidealkan mengatasi persoalan kemiskinan dan malnutrisi lalu di beritakan sudah Terafiliasi DPR
Entah benar atau keliru, MBG digadang-gadang terafiliasi politisi dan anggota DPR. Kaum bermodal yang punya akses politik mengambil alih jaringan program sosial dan mengubahnya menjasi peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
