Korupsi di Pertamina Menegaskan Fakta Jalan Menuju Kehancuran sebuah Negara.
Bambang Prakoso Dosen Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS dan Ketua GPMB Jawa Timur
Oleh Bambang Prakoso (Dosen Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS dan Ketua GPMB Jawa Timur)
Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Sedangkan Rose-Ackerman mengartikan korupsi sebagai: “Pembayaran ilegal kepada pejabat publik guna mendapatkan keuntungan, memperkaya diri”.
SEBAGAI– pegiat literasi berharap yang tumbuh subur ditengah msyarakat adalah budaya baca yang bermuara pada kesadaran kolektif berbangsa, merawat tenun kebangsaaan, ijtihad iktiyar secara kolektif mewujudkan bangsa unggul. Faktanya yang tumbuh subur dari hulu sampai hilir adalah budaya korupsi, yang dilakukan oleh petinggi penyelenggara negara yang melekat sepenuhnya pada hak-hak istimewa mereka, namun hak Istimewa tersebut tidak membuat selesai dengan dirinya justru melahirkan tindakan yang sangat animalitas, korupsi adalah jalan menuju gerbang kehancuran sebuah negara.
Korupsi di pertamina:
Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Sedangkan Rose-Ackerman mengartikan korupsi sebagai: “Pembayaran ilegal kepada pejabat publik guna mendapatkan keuntungan, memperkaya diri”.
Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai suatu hal yang mengizinkan penyelenggara suatu negara untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Berdasarkan defisini ini, secara spesifik menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai/penyelenggara negara.
Pada pasal 13 dalam UU No.31 Tahun 1999. UU No.20 Tahun 2021 juga menjelaskan arti korupsi, secara garis besar perbuatan yang memenuhi sepeti perbuatan yang melawan hukum, menutup izin, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara.
Gaji fantastis miliaran rupiah tidak membuat orang tidak mempercayai korupsi, ini berlaku pada Dirut Pertamina Patra Niaga dan teman-temanya. Tindakan Riva Siahaan dan para petinggi pertamina ini menggegerkan publik karena ini menyangkut hajat hudup yang berdampak langsung dan rententan aktivitas masyarakat lainya.
Menurut Laporan Keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga, penyelesaian manajemen kunci tercatat sebesar $19.108.000 (setara Rp313 miliar). Manajemen kunci yang terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan dan personel manajemen kunci lainnya, pada tahun 2023, Pertamina Patra Niaga memiliki tujuh anggota Dewan Komisaris dan tujuh anggota Dewan Direksi.
Jika setiap anggota memiliki penghasilan yang sama besar, maka kompensasi dibagi pada 14 orang, setiap orang menerima US$1.364.857 atau setara Rp22,3 miliar tiap tahun atau Rp1,8 miliar per bulan, Selain gaji pokok, dirut Pertamina Patra Niaga juga mendapatkan tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya (THR), tunjangan partisipasi untuk direktur sebesar 85% dari tunjangan direktur utama.
Fasilitas lain yang melekat asuransi purna jabatan yang akan diberikan dengan ketentuan premi ditanggung perusahaan sebesar 2,5% dari gaji tiap tahun. Mereka juga akan memperoleh fasilitas berupa satu unit kendaraan dinas beserta biaya operasional yang disesuaikan dengan standar jabatan, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau dana pengganti pengobatan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan perusahaan.
Fasilitas super lengkap mulai kebutuhan primer, skunder, dan tersier yang melekat tersebut masih saja melakukan tindakan animalitas, praktik pembelian RON 92 yang dilaporkan sebagai BBM RON 90, memadukan BBM RON 90 dengan BBM RON 92, produksi diturunkan supaya bisa impor, impor dilakukan menggunakan rekanan illegal, 90 suplaynya HIP nya naik, masih ditambah sumsidi pemerintah, ini tindakan di luar batas kmanusiaan.
Dampak Korupsi:
Kepercayaan Masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan semakin terkikis, peningkatan legitimasi pemerintahan juga melunturkan nilai-nilai demokrasi, hilangnya kerpercayaan dan toleransi. Mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena abai pada prosedur, sumber daya alam, serta pejabat yang diangkat bukan karena pretasi dan kopetensi tapi balas jasa, misalnya artis yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidangnya diberi pekerjaan tertentu.
Menghambat pertumbuhan ekonomi, dampak korupsi bagi masyarakat dan negara yang selanjutnya bisa menghambat pertumbuhan investasi. Baik itu investasi domestik maupun tunggal. pada institusi pemerintahan yang mempunyai angka korupsi rendah, pelayanan publik akan cenderung lebih baik.
Dampak korupsi yang selanjutnya adalah adanya penurunan kualitas moral serta akhlak dari masyarakatnya. Baik secara individu maupun masyarakat secara kolektif. Dampak korupsi juga mampu meningkatkan ketamakan serta dampak terhadap penguasaan aset dan kekayaan. Kemudian, menghilangkan sensitivitas dan kepedulian masyarakat terhadap sesama.
Korupsi meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara dan mengurangi kualitas dalam pelayanan pemerintahan, membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Pada sektor swasta, dampak korupsi dapat meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam hal negosiasi dengan para pejabat korup, juga risiko pembatalan perjanjian.
Dampak korupsi dapat menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Selain menimbulkan efek secara langsung, korupsi juga bisa menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur asumsi ini awalnya memberi dampak pada menurunnya pertumbuhan perekonomian, yang akhirnya bisa menyebabkan angka kemiskinan semakin naik. Akhirnya, masyarakat yang mengalami kemiskinan ini bisa merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, kesehatan, serta pendidikan. Dengan naiknya angka kemiskinan akan berimbas pada kriminalitas, naik lagi menjadi diberlakukan, naik lagi menjadi perpecahan bangsa.
Ditengah perekonomian global yang tidak menetu yang berdampak pada perekonomian nasional pejabat negara begitu ugal-ugalan melakukan tindakan korupsi, yang begitu terstruktur, masiv, dan sistematis, menjadi sebuah budaya yang dilakukan secara berkelanjutan, kolektif, turun-temurun. Bank Century 7 T, BTS Kominfo, 8 T, Garuda Indonesia 9 T, Sawit CPO 12 T, Kemensos 17 T, PT Jiwasraya 17 T, PT Asabri 22 T, PT TPPI 37 T, Duta Palma 78 T, BLBI 138 T, PT Timag 300 T, yang mencapai puncak adalah Pertamina 968.5 T. Semakin dekat dengan kebangkrutan, penyakit stadium akhir, hanya Tuhan yang bisa menolong bangsa Indonesia ini.
Pejabat kita terlalu bebal tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa korupsi yang menghancurkan negara, misalnya fakta kegagalan bisnis di Bulgaria, yang mencapai hingga 25%. Satu dari 4 perusahaan di negara itu mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan juga investasi di setiap tahunnya akibat adanya korupsi penguasa, menambah kapasitas serta kemampuan pemerintahan dalam menjalankan sebuah program pembangunan. Lebanon nyaris senasib dengan Sri Lanka, mulai dari keruntuhan mata uang, kekurangan uang, tingkat inflasi yang mendekik, kelaparan yang meningkat, antrean yang mengular untuk bahan bakar, dan kelas menengah yang hancur. Negara ini juga mengalami perang saudara yang panjang sehingga pemulihannya terhambat oleh disfungsi pemerintah dan serangan teror, angka fantastis korupsi di pertamina menegaskan fakta jalan menuju kehancuran sebuah negara. **Bambang Prakoso, Dosen Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS dan Ketua GPMB Jawa Timur
