archivekpk

Bandung, bandungpos.id --Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar evaluasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), di El Hotel Bandung, Kamis (26/9/2024). Hal ini juga bagian dari untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan baik dan korupsi bisa diminimalkan. "Ini bukan hanya anggaran saja, tapi berdampak kepada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), reformasi birokrasi hingga kepatuhan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan. Dharmawan mengungkapkan rapat koordinasi ini merupakan momen yang sangat penting. Tidak hanya akan menyelaraskan langkah-langkah teknis...

SOREANG, Bandungpos.id - Pemkab Bandung bersama KPK RI dan ratusan pengembang perumahan, menggelar Rapat Kordinasi Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, di Rumah Dinas Bupati Bandung, Senin (23/9/2024). Pada kesempatan itu KPK mengapresiasi langkah Bupati Bandung Dadang Supriatna yang telah melakukan terobosan dengan membuat kebijakan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah, salah satunya PSU perumahan. Kepala Satgas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arief Nurcahyo mengatakan, dengan adanya Peraturan Bupati Bandung tahun 2021 tentang PSU, menunjukan adanya political will atau keinginan Pemkab Bandung untuk mengoptimalkan manfaat...

SOREANG, Bandungpos.id - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan target penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemkab Bandung tercapai 100% . Sebelumnya Bupati Bandung memang menargetkan serah terima PSU 100 perumahan dari total 450 perumahan hingga 3,4 tahun dirinya menjabat. Sementara tahun 2024 sendiri, Pemkab Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sudah menerima 54 PSU dari pengembang. "Sampai kemarin sudah 87 perumahan, hari ini mencapai 92 perumahan karena 5 perumahan sudah diserahterimakan lagi di rumah dinas yang disaksikan oleh KPK RI. Insya Allah,...

SOREANG, Bandungpos.id - Pemkab Bandung menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2024 pada area perijinan dan layanan publik. Rakor digelar di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Bandung, Selasa (6/8/2024). Seperti diketahui Kabupaten Bandung sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu nominator Kabupaten Percontohan Anti Korupsi di Indonesia oleh KPK, mewakili Jawa Barat selain Kabupaten Sumedang dan Kota Bogor. Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, rakor ini sebagai langkah serius Pemkab Bandung dalam upaya reformasi birokrasi mengenai pencegahan dan anti korupsi yang terintegrasi, dalam menjalankan...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan penetapan status tersangka terhadap Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya tak memengaruhi koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut. "Koordinasi dengan kepolisian tidak ada persoalan karena ini menyangkut lembaga, bukan personal. Jadi, kalau terkait dengan lembaga, ya, enggak terganggu," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023). Alex menyebutkan salah satu contohnya adalah koordinasi KPK dengan Kementerian Pertanian masih tetap berjalan baik meski lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka dan menahan mantan...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (24/10/2023) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Bareskrim Polri. Kedatangan Firli dikonfirmasi Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Syafri Simanjuntak. "Sudah (hadir)," kata Ade melalui pesan singkat kepada wartawan di Bareskrim Polri. Kedatangan Firli di Bareskrim Mabes Polri tak terlihat oleh awak media yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Kedatangan Ketua KPK itu diketahui dari mobil sedan Camry dengan nomor polisi B 19990 RFP...

Jakarta, BANDUNGPOS.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester pertama 2023 mencatat telah menerima 2.707 laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintah. "Pada Semester I 2023 ada 2.707 laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, kemudian BUMN dan BUMD," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak  seperti dilansir NA di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8) malam. KPK menerima laporan tersebut dari KPK whistle blowing system (KWS), langsung atau demonstrasi, email, media sosial, SMS, surat atau fax, maupun telepon....