Kolom Sosial Politik

Mengapa Harus “Dinepalkan?”

80views

 

 

Oleh: Ridhazia

MAHASISWA dan masyarakat sipil terus menerus bergejolak di sejumlah kota besar di Tanah Air. Seakan tiada hari tanpa unjuk rasa.

Meski sepi dari pemberitaan media mainstreamseperti televisi dan koran nasional, publik masih bisa mengamati pergolakan politik era Presiden Prabowo itu dari sejumlah pemberitaan media luar negeri dan platform media sosial.

Dinepalkan

Lalu, belakangan ini muncul wacana terbatas kalau kerusuhan politik di Indoensia bakal dinepalkan.

Istilah dinepalkan merujuk pada gerakan politik mahasiswa Nepal pada September 2025 yang berhasil melengserkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli setelah terjadi kerusuhan masif di negara itu.

Larangan Media Sosial

Fenomena yang menarik dari di negara Asia Selatan itu pada awalnya rakyat melawan larangan penguasa Nepal yang memblokir 26 platform media sosial termasuk Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan X.

Larangan ini menyulut kemarahan publik, terutama kalangan Generasi Z, karena dianggap melakukan pembatasan kebebasan berekspresi.

Unjuk rasa itu kemudian berkembang menjadi akumulasi kekecewaan atas korupsi dan gaya hidup pejabat yang populer disebut Nepo Babies.

Nepo babies singkatan dari nepotism baby atau bayi nepotisme, suatu istilah untuk seseorang yang mendapat kemudahan, kekayaan, atau kesuksesan karier berkat bantuan koneksi dan status orang tuanya yang menjadi pejabat.*

* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.

Leave a Response