Oleh: Ridhazia
KOMISI III DPR memanggil Kapolresta Sleman dan Kajari Sleman dalam rapat di Jakarta, Rabu (28/1/2026) terkait kasus “Jambret Tewas”
Sejumlah anggota DPR yang berlatar praktisi hukum antara lain pengacara, mantan petinggi polri dan kejaksaan “memeriksa” kedua penegak hukum asal Sleman itu.
Dengan nada tinggi dan marah para wakil rakyat itu mempertanyakan argumentasi hukum dan logika keadilan terkait keputusan restoratif justice dalam kasus kejahatan.
Efek Jera
Bagi publik di Tanah Air, atensi DPR bentuk nyata dari fungsi perwakilan rakyat. Serasa adanya. Bukan cuma berkomentar di media. Tapi bergema di ruang sidang terbuka.
Selain itu aspirasi yang disuarakan oleh wakil rakyat seperti itu bisa memberi efek jera agar tidak terulang lagi melakukan kekeliruan penegakan dan kepastian hukum.
Assesmen
DPR juga bisa mendorong asesmen anggota polri dan kejaksaan yakni proses penilaian kompetensi dan integritas untuk penempatan jabatan strategis diperbaiki.
Hal itu untuk memastikan profesionalisme dan meritokrasi dalam penempatan pejabat utama di instusi penegakan hukum benar dan lurus. Tidak atas dasar pertemanan dan sogokan.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
