PPID Sekretariat DPRD Jabar Terima Kunjungan Pansus DPRD Provinsi Lampung Bahas Riset dan Inovasi Daerah
KOTA BANDUNG, Bandungpos.id – PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait perubahan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut menjadi forum pertukaran informasi dan pengalaman kelembagaan antara DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai penguatan regulasi daerah agar penyelenggaraan riset dan inovasi dapat lebih terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya penguatan pemanfaatan hasil riset agar tidak berhenti pada dokumen kajian, keterkaitan hasil penelitian dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, serta pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil riset.
Pembahasan juga mencakup perkembangan kelembagaan riset dan inovasi daerah, termasuk transformasi menuju Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), mekanisme koordinasi riset antara perangkat daerah, serta penganggaran kegiatan penelitian dan inovasi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Selain itu, dalam forum konsultasi turut mengemuka pentingnya regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki instrumen pelaksanaan yang jelas, mulai dari perencanaan agenda riset, pemanfaatan hasil penelitian, sistem informasi dan dokumentasi, sampai dengan pengukuran outcome atau dampak nyata dari hasil riset dan inovasi terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelayanan informasi dan penerimaan tamu kelembagaan, sekaligus mendukung pertukaran informasi antarlembaga DPRD.
Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi tersebut, diharapkan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat menjadi bahan pengayaan dalam proses penyempurnaan regulasi tentang riset dan inovasi daerah serta mendorong lahirnya kebijakan yang semakin berbasis data dan bukti.**(Adem/BNN)
