7views
KOTA BANDUNG, Bandungpos–Bagaimana jika penataan ruang tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan zonasi, infrastruktur, atau tata guna lahan? Bagaimana jika penataan ruang menjadi fondasi untuk membangun wilayah yang tangguh terhadap krisis iklim, inklusif bagi seluruh warga, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang? Perspektif tersebut disampaikan Farhan Helmy , Presiden Dilans Indonesia dalam Uji Sahih RUU Perubahan atas UU 26/2007 Penataan Ruang yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan ITB pada 27 Juni 2026.
Farhan memperkenalkan sebuah cara pandang baru terhadap penataan ruang, yaitu Penataan Ruang sebagai Nexus Transformasi yang mengintegrasikan tiga agenda besar pembangunan abad ke-21: krisis iklim, GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan penghentian. Yang ketiga bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan harus menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan komunitas yang tangguh, adaptif, inklusif, dan berpusat pada manusia.
Enam petik RUU diusulkan: Menjadikan ketahanan wilayah sebagai tujuan utama penyelenggaraan penataan ruang. Mengintegrasikan risiko iklim ke dalam seluruh proses perencanaan tata ruang. Mencakup pendekatan perencanaan yang berpusat pada manusia yang memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat, termasuk termasuk warga rentan. Menjamin aksesibilitas ruang, data, informasi, dan pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi publik yang bermakna. Membangun tata kelola penataan ruang yang adaptif, kolaboratif, dan pembelajaran berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip interseksional ke dalam landasan penyelenggaraan penataan ruang.
“Penataan ruang bukan sekedar mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang, namun merancang masa depan kehidupan manusia di dalam ruang.” Saatnya menjadikan penataan ruang sebagai landasan Indonesia yang tangguh terhadap krisis iklim, inklusif bagi seluruh warga, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. ** (RM/BNN)
add a comment
