KOTA SORONG, Bandungpod. Id — Komitmen kuat ditunjukkan oleh 42 kepala daerah se-Tanah Pap: Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), H. Dadang Supriatna, saat menyerahkan cenderamata kepada salah satu Kepala Daerah di Tanah Papua usai penandatanganan Deklarasi Sorong dalam rangka Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberculosis (TBC) Berbasis Komunitas, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (30/5/2026).ua dalam upaya memberantas Tuberculosis (TBC) melalui deklarasi yang digelar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (30/5/2026). Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), H. Dadang Supriatna, hadir langsung untuk mengawal dan mendukung penuh gerakan strategis ini.
Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS dan juga menjabat sebagai Bupati Bandung, menilai deklarasi ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penanganan kesehatan di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan aspek medis semata, tetapi harus dimulai dari perbaikan dasar, yaitu higiene sanitasi dan perilaku hidup bersih.
“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi langkah para kepala daerah yang sepakat menjadikan sanitasi sebagai senjata utama untuk memutus mata rantai penularan penyakit,” ujar KDS.
Lebih jauh dijelaskan, gerakan ini juga selaras dengan program strategis nasional, termasuk pengendalian mutu dan higiene di Sentra Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa asupan gizi yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan bebas dari risiko kontaminasi.
Sementara itu, Ketua Umum HAKLI, Prof. Arif Sumantri, menambahkan bahwa pendampingan teknis dari tenaga ahli sangat diperlukan. Mulai dari penyusunan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengawasan lapangan, semuanya harus berjalan sinergis agar target eliminasi TBC dapat tercapai lebih cepat dari jadwal nasional.
Acara ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Sorong yang memuat 7 poin kesepakatan, meliputi perbaikan lingkungan, kemitraan lintas sektor, hingga upaya menjadikan Papua sebagai model nasional pembangunan kesehatan berbasis komunitas dan kearifan lokal. (Ask/Id)***
