
Bandung – BANDUNGPOS..ID : Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) ulang DPD Perbasi Jawa Barat tahun 2026 telah resmi berlangsung dan selesai dilaksanakan. Hasilnya pun tidak berubah dari Musda sebelumnya pada Februari lalu, di mana Epriyanto Kasmuri kembali terpilih sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat untuk periode 2026-2030
Namun, di balik pelaksanaan Musda ulang tersebut, muncul perhatian publik terhadap mekanisme pengelolaan dana pendaftaran peserta. Dalam tata tertib Musda, disebutkan bahwa dana pendaftaran yang disetorkan oleh para calon kepada rekening DPP Perbasi akan digunakan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan acara Musda.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kritis: apakah mekanisme penggalangan dana melalui biaya pendaftaran calon merupakan praktik yang lazim dan tepat dalam penyelenggaraan organisasi olahraga? Ataukah justru terdapat potensi bahwa para calon dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan kegiatan, sehingga pihak terkait seperti KONI Jawa Barat maupun DPP tidak perlu mengeluarkan anggaran?
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Perbasi, Nirmala Dewi, dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa dana pendaftaran dari kedua calon, setelah dikurangi biaya penyelenggaraan Musda, sepenuhnya akan dialokasikan kembali kepada DPD Perbasi Jawa Barat. Dana tersebut, menurutnya, akan digunakan untuk mendukung program pengembangan bola basket di Jawa Barat.
Meski demikian, pertanyaan lanjutan tetap mengemuka. Publik mulai mencermati apakah pembentukan caretaker yang sempat terjadi sebelumnya juga memiliki kaitan dengan upaya pengumpulan dana, atau terdapat agenda lain yang belum sepenuhnya terungkap.
Menanggapi isu ini, Epriyanto Kasmuri sebagai ketua terpilih menyampaikan bahwa mekanisme pendaftaran merupakan hal yang sah selama disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
“Pendaftaran itu sah saja, selama ada yang mendaftar berarti semua pihak menyepakati. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi penggunaan dana tersebut. Jangan sampai panitia caretaker menyusun anggaran tanpa dasar yang jelas atau terkesan semena-mena. Itu yang harus kita jaga bersama demi menjaga integritas semua pihak,” ujar Efriyanto di Bandung belum lama ini .
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini menantikan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas, demi kemajuan bola basket di Jawa Barat. (den)***





