Ngopi Sawaung:

Prabowo, Maduro, dan Lord Rangga

Ada tiga alasan yang membuat AS berani “menekan” Presiden RI. Pertama, ada kemungkinan Pemerintah AS sedang memainkan kartu trup terkait kasus HAM Prabowo di masa lalu yang dianggap oleh sebagian orang belum selesai dan tampaknya itu menjadi titik masuk bagi pihak AS untuk “menyandera” langkah-langkah Prabowo dalam konteks persaingan geopolitik dengan pihak Barat khususnya AS.

PERJANJIAN–dagang antara Indonesia-AS dalam konteks Board of Peace (BoP) yang tertuang dalam dokumen Implementasi perjanjian menuju New Golden Age US-Indonesia Alliance, memancing beragam reaksi dari dalam dan luar negeri. Sebagian masyarakat di tanah air mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai hal yang gegabah dan ceroboh. Melihat point – point yang disepakati dan ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington DC, 19 Pebruari 2026, menimbulkan korosi terhadap misi dan agenda besar tersembunyi yang sedang akan dimainkan AS untuk dan di Indonesia dalam jangka panjang, sehingga Trump terkesan berani menekan RI. Misalnya keharusan Indonesia membeli pesawat Boeing 50 unit sekaligus, keharusan membeli BBM dari AS, bebasnya produk AS masuk ke dalam negeri, dan lain-lain. Mengapa bisa seperti itu?

Ada tiga alasan yang membuat AS berani “menekan” Presiden RI. Pertama, ada kemungkinan Pemerintah AS sedang memainkan kartu trup terkait kasus HAM Prabowo di masa lalu yang dianggap oleh sebagian orang belum selesai dan tampaknya itu menjadi titik masuk bagi pihak AS untuk “menyandera” langkah-langkah Prabowo dalam konteks persaingan geopolitik dengan pihak Barat khususnya AS.

Kedua, mengecewakan pihak Donald Trump setelah dikurangi nilai kepemilikan saham AS di Freeport oleh pemerintah RI di masa sebelumnya.

Ketiga, kekecewaan AS melihat kedekatan pemerintah RI dengan pihak Cina dan Rusia (Brics) pada masa presiden sebelumnya.

Keempat, Perang Dunia Ketiga semakin dekat dan AS menganggap Cina yang bersekutu dengan Rusia menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara. AS membutuhkan bahan baku udara, energi, pangan yang cukup untuk menghadapi perang tersebut. Dan sumber daya alam Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan AS.

Kecurigaan saya mengapa Prabowo seolah-olah ditekan oleh Trump, karena beberapa alasan: Pertama, sebelum ada perundingan Board of Peace (BOP), dunia sudah ramai menyebut nama Donald Trump dalam kasus Epstein Files sebagai nama figur yang paling banyak disebut, dianggap ikut terlibat dalam skandal seksual dan perdagangan perempuan yang dilakukan Jeffery Epstein, tokoh yang dikenal agen Mosad serta menjadi kaki tangan dari kekuatan elite global. Donald Trump juga disebut sebagai pihak yang menyelamatkan Perdana Menteri Israel Netanyahu dari hukuman dan label penjahat perang. Pertanyaan kita, apakah Prabowo tidak mengetahui atau tidak membaca kenyataan itu? Sehingga begitu antusias meyakinkan tokoh-tokoh nasional tentang pentingnya menjadi bagian dari BOP.

Kedua, reputasi moral pribadi Trump belakangan ini berada di titik nadir sehingga tidak mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA) dan sebagian besar masyarakat AS bahkan masyarakat Eropa dalam hal penetapan tarif dan kebijakan politik luar negeri. Pertanyaan besarnya, apakah Prabowo juga tidak memperhitungkan hal ini sehingga terkesan tunduk pada Trump? (BOP itu murni inisiatif dan dikendalikan oleh Donald Trump bukan institusi hasil kesepakatan sejumlah negara).

Ketiga, terdapat point-point yang berbahaya untuk masa depan lingkungan dalam negeri Indonesia dimana Prabowo menyetujui eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan pihak AS, selain ribuan jenis produk industri AS boleh masuk ke Indonesia tanpa label halal. Pertanyaannya, apakah Prabowo tidak belajar dari pengalaman kasus Freeport, Newmont dan pertambangan asing lainnya dimana kekayaan alam kita habis dikeruk tapi kecil sakali kontribusinya untuk kesejahteraan rakyat setempat. Dan bagaimana pula dampak sosial -budaya serta ekonomi bagi umat Islam dan UKM lokal atas masuknya berbagai produk AS di pasar dalam negeri RI.

Keempat, di era sebelumnya telah disepakati Indonesia akan melakukan banyak sekali program hilirisasi, mengembangkan potensi kearifan lokal, dan berdiri di atas kaki sendiri khususnya di bidang pangan dan energi. Apakah Prabowo tidak menyadari bahwa MOU dengan Trump akan banyak menghilangkan fokus ke hilirisasi program yang sebelumnya sudah dirintis oleh Jokowi. Bukankah itu akan semakin mendekatkan Indonesia dari ketergantungan kepada pihak asing khususnya di bidang pangan dan energi.

Saya curiga ada agenda dan strategi elite global di belakang Trump yang sedang mengusulkan Indonesia untuk “dikuasai.” MoU itu semakin memperjelas langkah-langkah menuju ke sana. Seperti sebuah ancaman dan tekanan nyata. Bisa jadi jika langkah -langkah tersebut tidak diikuti, maka tragedi Maduro (Vanezela) dan misteri wafatnya Lord Rangga akan terjadi pada diri Prabowo.

Pahami perasaannya,
Uten Suendy

Editor: Rianto Muradi