Rakor Pentahelix Bahas Penanganan Banjir Dayeuhkolot, BBWS Absen dan Disorot
KAB. BANDUNG, BANDUNGPOS ID . — Upaya besar mengakhiri permasalahan banjir tahunan di Kecamatan Dayeuhkolot mulai menunjukkan arah yang lebih terukur. Dalam Rapat Koordinasi Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot yang digelar di Wellgrow Kafe, Baleendah, Senin (1/12/2026), dipastikan rangkaian pekerjaan fisik akan mulai digarap pada Januari 2026. Rakor tersebut menghimpun berbagai instansi strategis, mulai dari Dinas Bina Marga dan SDA Provinsi, Dinas PUTR serta LH Kabupaten Bandung, perwakilan perusahaan, hingga penghargaan dari Telkom University.
Ketua Panitia Pentahelix, Tri Rahmanto, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah-langkah, terutama dalam memetakan rencana teknis penanganan banjir. Menurutnya, seluruh pihak hadir untuk menyamakan visi dan memperkuat komitmen kolaborasi. “Kami ingin memastikan semua sektor bergerak bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini masalah besar dan harus diselesaikan dengan kerja besar pula,” ujar Tri di sela acara.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membedah berbagai persoalan di lapangan yang selama ini membantu banjir Dayeuhkolot. Dari sedimentasi sungai, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga bangunan liar di bantaran sungai—semuanya diulas secara mendalam. Di luar pekerjaan jangka panjang yang akan dimulai tahun depan, sejumlah langkah cepat juga dirumuskan, seperti penambahan pompa penyedot banjir dan pengerukan drainase prioritas.
Meski sebagian besar instansi hadir dan memastikan dukungannya melalui alokasi anggaran pada APBD 2026, ketidakhadiran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi sorotan. Tri tak menyembunyikan kekecewaannya karena lembaga yang memiliki kewenangan utama atas pengelolaan sungai justru tidak mengirim satu pun perwakilan. “Kami kecewa berat. Mereka sebelumnya menyatakan siap hadir, namun kenyataannya tidak ada satu orang pun yang datang,” tegasnya.
Tri menambahkan, Panitia Pentahelix akan mendatangi langsung pihak BBWS untuk meminta kejelasan dan memastikan koordinasi tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa penanganannya tidak boleh tersendat hanya karena persoalan kewenangan. “Kalau tidak ada kepastian dari mereka, kami tetap melangkah. Jangan ada ego sektoral, karena masyarakat butuh solusi, bukan alasan,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Tri yang juga tokoh masyarakat Dayeuhkolot kembali menegaskan bahwa pentahelix—pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media—adalah kunci utama mengakhiri banjir yang telah puluhan tahun melanda wilayah tersebut. Ia mengajak semua pihak memperkuat kontribusinya, termasuk sektor swasta yang mulai menunjukkan dukungannya. “Tidak mudah, namun dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis persoalan banjir Dayeuhkolot bisa terselesaikan,” pungkas. ( Iding/BNN )
