Penanganan Bencana Bagi Kelompok Rentan

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS--Dilans Indonesia secara serius menaruh perhatian pada pengelolaan risiko bencana (#DRR) dan tanggap darurat pada saat terjadi bencana untuk para difabel, lansia dan kelompok rentan lainnya. Belum sepenuhnya petunjuk lebih teknis yang bisa diterapkan pada tingkat tapak. Walaupun Indonesia telah memiliki UU Penanggulangan Bencana 24/2007 yang kemudian disusul dengan berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (#BNPB) tahun 2028. Lalu bergulir dengan lahirnya berbagai lembaga di tingkat provinsi dan kota.

Modalitas kelembagaan ini esensial dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan berbagai kondisi baik alam maupun yang dipicu manusia berupa konversi lahan dan praktik konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan yang melampaui daya dukung dan daya tampungnya.

Demikian diungkapkan President Dilans Indonesia, Farhan Helmy,  pada dialog Inklusi Sosial dalam Ketahanan Iklim dan Bencanadi Bandung, kemarin. 

Dialog “Inklusi Sosial dalam Ketahanan Iklim dan Bencana”, yang difasilitasi BNPB dan ICLEI Indonesia yang menghadirkan pemangku kepentingan sudah sangat tepat, mengingat dimensi bencana semakin kompleks, termasuk ancaman krisis iklim pada kelompok rentan (difabel, lanjut usia, dan lainnya)

“Warga ini lebih dari 1,5 juta orang di dunia, sekitar 50 juta orang di antaranya di Indonesia.” katanya.

Apa yang disampaikan  Arif Ariwibowo, Direktur ICLEI Indonesia dan  Raditya Jati, Deputi BNPB sudah tepat dalam melihat bencana secara komprehensif, tidak sektoral.

Pandangan yang diamini Farhan Helmy, Presiden DILANS Indonesia, termasuk mendorong upaya agar “Think Globally, Act Globally, and Design Locally” yang Merujuk pada kolaborasi muti-pihak: Inclusive District Platform (#IDP) di tiga kota (Bandung, Semarang, Yogjakarta)

Kita belum dapat mewujudkan pengelolaan PRB yang terintegrasi dalam kerangka kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (#GEDSI), krisis iklim, dan kemiskinan. Data penyandang disabilitas yang dikumpulkan belum memenuhi panduan Washington Group of Disability Statistics dan aksesibilitas pada berbagai informasi publik belum memenuhi Web Content Accessibility Guidelines (#WCAG).

Dialog mudah2an dua hari lalu menjadi awal yang baik untuk kolaborasi percepatan aksi PRB yang lebih membumi. **release/BNN)