Membeli” atau “Setor”
Renaldi menarik sebuah tas hitam yang diletakkan di lantai di samping kakinya, kemudian diletakkan di atas meja.
“Ini kemarin kita ngomong Bu. Saya mohon dibantu supaya proyek di sana segera jalan, supaya jangan ada gangguan lagi,” ujar Renaldi sambil menyodorkan tas tersebut.
Renaldi dipercaya oleh investor asing untuk menyelesaikan kerjasama dengan Pemda Provinsi Banten dalam proyek pertambangan di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Si Ibu pejabat membuka tas. Raut wajahnya tiba-tiba sumringah saat melihat isi di dalam tas berupa tumpukan uang dalam lembaran seratus ribu.
“Hmmm…oke Pak Renaldi. Terima kasih,” kata si ibu sambil membantu tangan Renaldi.
Apa yang dilakukan Renaldi sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak praktik serupa yang terjadi di tanah air, termasuk di Banten. Sebagian besar pejabat telah memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil, mengeruk, menumpuk keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Semacam balas dendam, bagaimana mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan saat kampanye. Umumnya untuk menjadi walikota, bupati, gubernur, bahkan kepala dinas kan harus “membeli” atau “setor” ke pejabat yang lebih tinggi, tentu dengan jumlah uang yang banyak. Begitu juga dengan Anggota DPR RI dan DPRD, harus “membeli” suara rakyat.
Akhirnya, para tokoh dan sesepuh adat tak bisa berbuat banyak untuk menjaga kelestarian alam dan keutuhan nilai adat ketika pemerintah dan wakil rakyat semakin melakukan transaksional serta lebih memihak kepada para pengusaha dan investor rakus.
“Membela rakyat apa yang menyenangkan, sedangkan membela pengusaha atau investor jelas ada duitnya.” Begitulah kira-kira yang ada di pikiran sebagian para elite pemerintahan.
Maka, kerusakan hutan, gunung, sungai, sawah, danau, situ, lembah pun semakin parah dari tahun ke tahun.
Dapatkan sensasi
Tuan Sepuluh
