Parlemen

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS--Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,Dr.Buky Wibawa Karya Guna,M.Si mengatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan cepat mengambil keputusan. "Apapun pesennya untuk meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat,kita dukung langkah Gubernur Dedy Mulyadi yang penting tidak keluar dari sistem yang ada", katanya. Dukungannya kepada Gubernur Jabar Dedy Mulyadi itu ia utarakan dihadapan sejumlah wartawan yang tergabung di Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) Sekretariat DPRD Jawa Barat,disela sela acara ramahtamah dengan Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) Sekretariat DPRD Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat,Kota Bandung,Selasa (15/4/2025)....

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Masjid Raya Al Jabbar. Hal itu dikarenakan mahalnya biaya perawatan yang mencapai miliaran rupiah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan anggaran untuk perawatan masjid raya milik provinsi ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh. "Tapi tentunya evaluasi saya soal pembiayaan pemeliharaan yang perbulan Rp42 miliar. Ini kan sangat membebani APBD yang di sisi lain kita harus fokus ke prioritas pembangunan infrastruktur, ruang kelas baru masalah pangan dan lain sebagainnya,"...

KOTA BANDUNG,BANDUNGPOS- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat jadi role model Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya soal sistem perencanaan yang dikenal baik dan terstruktur. Selain itu soal penyusunan agenda, tata tertib, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas legislatif hingga koordinasi dan harmonisasi antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan lain sebagainya. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih menjelaskan, kunjungan kerja Badan Musyawarah Kalimantan Timur ke DPRD Jawa Barat dalam rangka optimalisasi...

KOTA BANDUNG ,BANDUNGPOS- Penjabat Gubernur Bey Machmudin menitipkan pesan khusus kepada pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan. "Pesan saya satu, mohon sejahterakan warga Jawa Barat," ujar Bey Machmudin saat Rapat Pleno KPU Jabar Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Kota Bandung, Kamis (9/1/2025). Bey berharap pasangan Dedi - Erwan dapat mengemban amanah rakyat dengan baik sehingga Jabar menjadi provinsi terdepan di Indonesia. "Selamat atas amanah besar dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang diberikan kepada Pak Dedi dan Pak Erwan,...

METRO BANDUNG, bandungpos.id - DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung percepatan pemekaran daerah baru di wilayah tersebut. Ketua DPRD, Dr. Buky Wibawa, M.Si, menyatakan bahwa prioritas keuangan pemerintah pusat lebih mengutamakan jumlah kabupaten/kota daripada jumlah penduduk suatu daerah. Hal ini disampaikan saat Buky menerima Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat di Gedung DPRD, Kota Bandung, pada Selasa (26/11). Buky menjelaskan bahwa usulan pemekaran daerah otonomi baru (CDOB) telah diajukan ke Kemendagri sejak lama, namun belum terealisasi karena masih ada moratorium. Dia menambahkan, meskipun Jawa Barat memiliki populasi terbesar di...

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS - Implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat hingga pengelolaan website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjadi contoh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol, Persidangan dan Perundang-undangan M. Hafidz menjelaskan, kunjungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi tiru terkait bagaimana implementasi UU No.9 tentang Keprotokolan di Sekretariat DPRD Jawa Barat. Termasuk studi tiru bagaimana pengelolaan website DPRD Jawa Barat hingga bagaimana penempatan staf dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Sekretariat...

Bandung, bandungpos.id  -- Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat akan membuat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal pengawasan pelayanan publik. “Kami (DPRD Jawa Barat) akan membuat MoU dengan Ombudsman RI terkait pengawasan pelayanan publik. Kerjasama ini baru pertama kali, kunjungan ini (DPRD Jawa Barat bersama Ombudsman RI) mempunyai nilai sejarah dan monumental,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Rabu (23/10/2024). Fungsi pemerintah lanjut Buky, ada aspek pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengaturan, pelindungan dan lain sebagainya. Semua itu harus ada keseimbangan dan fungsi pemerintah tersebut harus dijalankan...

BOGOR, BANDUNGPOS--Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VII Kota Bogor Fetty Anggraenidini, SH,MH mengatakan,sebagai wakil rakyat anggota dewan memiliki tiga fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang -Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda. Hal tersebut dikatakan Fetty Anggraenidini pada saat melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di aula pondok pesantren An-Nur,Kedung Halang,Kecamatan Bogor Utara,Kota Bogor,Jum'at (18/10/2024). Disela sela kegiatan sosialisasi perda Fetty Anggraenidini mengatakan pula, kunjungannya ke wilayah...

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS--Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan,keinginannya membangun kemitraan strategis dengan media massa guna menyoroti persoalan yang terjadi di Jawa Barat. "Saya ingin bersama media massa menyoroti permasalahan yang tengan berjalan di Jawa Barat ini,agar dapat terselesaikan dengan baik", kata Ono Surono saat bersilaturahmi dengan jajaran Wartawan yang tergabung di Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) dilingkungan DPRD Jawa Barat,yang dihadiri seluruh anggota dari Fraksi PDI Perjuangan,di Gedung DPRD,Jabar, Kamis (19/10/2024). "Saya ingin menyoroti...

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Anggaran (TA) 2025 diproyeksikan turun. Hal ini timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap APBD yang mulai berlaku pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna menyampaikan nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang...