Kolom Sosial Politik

Wapres Pilihan MPR, Anomali Demokrasi

35views

 

Oleh: Ridhazia

WAKIL  presiden yang dipilih presiden definitif dan disahkan melalui MPR sebagai “anomali demokrasi” karena ketiadaan mandat langsung rakyat.

Sejak amandemen UUD 1945, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu paket.

Di luar pilihan langsung rakyat, wakil presiden tersebut berpotensi sebagai kompromi politik elite antarpartai.

Rakyat tidak diberikan pilihan alternatif pemimpin yang kompetitif. Sehingga Wakil Presiden terpilih MPR bukan lagi kehendak murni pemilih secara luas.

Kartelisasi Politik

Kata anomali berasal dari bahasa Yunani anomalos yang berarti “tidak teratur”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata anomali diartikan sebagai ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal.

Demikian pula dengan anomali demokrasi yakni ketika kedaulatan rakyat disimpangkan oleh kompromi aktor partai politik. Selain tidak demokratis. Juga tak lebih sebagai “kartelisasi” partai politik hingga disebut sebagai “oligarki demokratis”.

Dibalik Layar Elit Politik

Substansi dan keputusannya politik dalam konteks anomali demokrasi diatur di balik layar oleh elite demi kepentingan kelompok kekuasan dan oligarki yang menyimpang dan kontradiksi dengan makna demokrasi.

Saran Akademisi : Kosongkan!

Perspektif baru ini untuk merespons rencana Presiden Prabowo mengusulkan pengganti Wapres Gibran Rakabumi Raka yang mengundurkan diri.

Meski secara konstitusional sah tapi tidak mendapatkan mandat langsung melalui kotak suara dari rakyat, sehingga muncul persepsi adanya kesenjangan legitimasi.

Untuk meredam konflik politik di akar rumput, dimana “suara rakyat suara Tuhan” disarankan kursi Wakil Presiden dikosongkan atau tidak digantikan hingga rakyat memilihnya kembali pada pilpres berikutnya.*

 *Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.

Leave a Response