Oleh: Widodo
KURSI Menteri Keuangan sudah berganti. Purbaya pergi, Suahasil datang. Tapi pertanyaan yang lebih menarik justru: setelah kehilangan kursi, Purbaya akan menjadi apa?
Ini bukan pertanyaan kecil. Sebab dalam sejarah politik Indonesia, orang yang pernah duduk di kursi kekuasaan lalu keluar dari lingkaran kekuasaan kadang justru menjadi suara yang paling rajin terdengar.
Ada yang menjadi pengamat. Ada yang menjadi oposisi. Ada yang mendirikan komunitas. Ada yang membuat gerakan. Ada yang menulis buku. Ada pula yang mendadak menjadi narasumber tetap televisi.
Yang tadinya duduk di ruang rapat ber-AC, beberapa tahun kemudian duduk di studio TV sambil mengatakan: “Dulu saya sudah bilang…” Nah, kalimat terakhir ini biasanya panjang umur.
Di era Presiden Joko Widodo, kita juga melihat bagaimana reshuffle menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan. Anies Baswedan, misalnya, diganti sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Juli 2016 dan digantikan Muhadjir Effendy. Dan sekarang sejarah pergantian pejabat kembali berulang.
Purbaya Yudhi Sadewa hanya sekitar setahun menjadi Menteri Keuangan sebelum digantikan wakilnya sendiri, Suahasil Nazara. Bedanya, Purbaya memberikan respons yang lumayan menghibur. Ditanya setelah tidak menjadi menteri mau melakukan apa? Bukan menjawab: “Saya akan melakukan evaluasi.”
Bukan: “Saya akan menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi.”
Bukan pula: “Saya akan membentuk gerakan.”
Jawabannya: “Mancing.” Di belakang rumah ada kolam. Ada mujair. Ada nila. Dan sambil mancing, mungkin sambil melamun: “Kenapa saya dipecat?” Waduh!
Ini mantan Menteri Keuangan atau calon ketua kelompok pemancing? Tetapi justru di situlah Purbaya menarik. Sebab setelah kehilangan jabatan, ia tidak langsung membuat panggung baru. Setidaknya sampai sekarang.
Dan kita sebaiknya tidak buru-buru membuat ramalan bahwa Purbaya akan menjadi bagian dari kelompok yang kemudian berseberangan dengan pemerintah.
Belum ada bukti untuk itu. Malah Purbaya mengatakan dirinya tidak berminat kembali menjadi pejabat dan ingin menikmati waktunya di rumah. Namun sejarah politik memberi kita satu pelajaran:
Orang boleh kehilangan jabatan, tetapi tidak kehilangan hak untuk berbicara. Kalau suatu hari Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah, itu juga bukan otomatis berarti dia sedang “balas dendam”.
Begitu pula kalau ia membela kebijakan pemerintah, bukan berarti ia sedang mencari kursi baru. Kita harus melihat apa yang dikatakan, apa datanya, dan apa kepentingannya.
Jangan setiap mantan pejabat berkumpul langsung kita cap sebagai “barisan sakit hati”. Politik bukan grup WhatsApp alumni. Walaupun kadang perilakunya memang mirip.
Yang lebih menarik justru pertanyaan besarnya: Mengapa orang-orang yang pernah berada di dalam pemerintahan sering kali kemudian berada di luar pemerintahan dan menjadi pengkritik?
Apakah karena mereka kecewa? Apakah karena merasa kebijakannya tidak diterima? Apakah karena perbedaan visi? Atau memang karena setelah keluar, mereka melihat persoalan dari sudut yang berbeda?
Jawabannya tentu tidak bisa digebyah-uyah. Setiap orang punya cerita sendiri.
Begitu pula dengan isu-isu besar yang selama ini beredar di ruang publik: oligarki, kepentingan asing, hubungan dengan China, Amerika, kekuatan ekonomi-politik, sampai berbagai tudingan terhadap keluarga Jokowi.
Sebagian merupakan kritik politik. Sebagian merupakan analisis. Sebagian lagi adalah tudingan yang membutuhkan bukti. Jangan semuanya dimasukkan ke satu blender.
Nanti jadinya bukan analisis politik. Jadinya jus gosip. Dan Indonesia sudah terlalu banyak memproduksi jus semacam itu. Sekarang kembali kepada Purbaya.
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar mengganti papan nama di depan ruangan. Kementerian Keuangan mengurus jantung fiskal negara: penerimaan negara, pajak, belanja negara, utang, subsidi, dan berbagai instrumen keuangan pemerintah.
Karena itu, ketika seorang Menteri Keuangan diganti secara mendadak setelah sekitar satu tahun bekerja, publik wajar bertanya: Apa alasan sebenarnya?
Pemerintah perlu menjelaskan. Bukan untuk menjatuhkan Purbaya. Bukan pula untuk membela Purbaya. Tetapi supaya publik memahami arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
Apalagi Reuters melaporkan adanya ketegangan antara Purbaya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk terkait perubahan personel dan kebijakan internal. Namun detail penyebab pergantian tersebut tetap harus dibaca sebagai informasi yang berkembang, bukan sebagai vonis final mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.
Dan mungkin justru sekarang Purbaya mempunyai posisi yang unik. Ia tidak lagi harus memikirkan rapat kabinet. Tidak perlu memikirkan angka penerimaan pajak.
Tidak perlu memikirkan defisit. Tidak perlu memikirkan pasar. Tidak perlu memikirkan kurs. Tidak perlu memikirkan wartawan yang mengejar pertanyaan:
“Pak, bagaimana kondisi fiskal?” Sekarang pertanyaannya berubah: “Pak, ikannya dapat berapa?” Lebih sederhana. Lebih damai. Dan mungkin jauh lebih sehat untuk pikiran. Tetapi kita tetap akan menunggu.
Bukan menunggu Purbaya menyerang pemerintah. Bukan menunggu Purbaya membentuk komunitas baru. Bukan menunggu Purbaya menjadi tokoh oposisi.
Kita menunggu satu hal yang jauh lebih penting: apa yang sebenarnya terjadi di balik pergantian Menteri Keuangan ini.
Kalau pemerintah punya alasan kinerja, sampaikan. Kalau ada perbedaan kebijakan, jelaskan. Kalau ada konflik internal, jangan biarkan publik menebak-nebak.
Karena semakin sedikit penjelasan, semakin subur spekulasi. Dan kalau spekulasi sudah tumbuh, biasanya lebih cepat daripada ikan nila berkembang biak.
Sementara Purbaya? Biarkan dulu beliau mancing. Siapa tahu ikan nila yang nyambar. Atau malah inspirasi. Sebab bisa saja setelah lama mengurus uang negara, sekarang Purbaya menemukan kebahagiaan sederhana:
Ikan tidak pernah bertanya siapa yang memecat menterinya. Ikan cuma tahu satu hal: kalau umpannya enak, ya disambar. Begitulah politik.
Kadang manusia terlalu sibuk mengejar kursi. Sementara ikan cukup menunggu umpan. Dan entah kenapa, ikan justru tidak pernah melakukan reshuffle.*
*Widodo, kolumnis, praktisi penyiaran, Ketua Persatuan Penyiar Radio Indonesia (Persiari), bermukim di Pontianak, Kalimantan Barat.
