Gubernur Jabar Minta Maaf Di Shalat Id, Soroti Sistem Pungutan Dan Anggaran Yang Belum Berkeadilan
KOTA BANDUNG, Bandungpos Id.- Gedung Sate menjadi saksi momen khidmat pelaksanaan shalat Idul Fitri yang diikuti ribuan umat Muslim di Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir dan menyampaikan sambutan yang berisi permohonan maaf sekaligus kritik tajam terkait kinerja pelayanan publik serta tata kelola sistem keuangan.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui bahwa selama satu tahun periode kepemimpinannya, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan masih terdapat berbagai kekurangan dalam layanan publik, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah pelosok yang akses pelayanannya belum terjangkau secara optimal.
“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf sampai menginjak 1 Syawal 1447 Hijriah ini. Pemerintah belum tumbuh melayani, mengayomi, dan menepati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Tidak hanya terkait kualitas pelayanan, kepala daerah ini juga menyoroti sistem pungutan di Indonesia yang dinilai masih membebani masyarakat, namun belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh rakyat. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sistem yang berlaku di negara maju yang hanya menerapkan satu jenis pungutan berupa pajak, maupun negara berbasis syariat yang hanya memungut zakat sebagai kewajiban.
“Kita harus merasa malu. Di negara maju pungutannya cuma pajak, di negara syariat cuma zakat. Tapi di negara kita, zakat dan pajak sama-sama dipungut,” tegasnya. Menurut Dedi, akar permasalahan kesenjangan dan kemiskinan juga terletak pada tata kelola anggaran, di mana porsi belanja yang diserap pemerintah dinilai terlalu besar dibandingkan manfaat yang langsung dinikmati oleh masyarakat.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Dedi Mulyadi menawarkan solusi dengan menekankan perlunya pengecilan porsi belanja pemerintah hingga mencapai 15 persen dari total anggaran. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola, bekerja lebih optimal, memperbaiki kinerja birokrasi, serta memaksimalkan pengelolaan keuangan demi terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Jawa Barat. (Ask/Id)***
