Jangan Saling Menyalahkan, Saatnya Fokus pada Solusi untuk Warga yang Belum Mendapat Bantuan

Ditulis Oleh: H. Iding Mashudi
Tanggal: 2 Desember 2025

BANDUNGPOS ID.
Di tengah kondisi sosial yang masih penuh tantangan, polemik mengenai penyaluran bantuan kembali muncul setelah banyak warga yang seharusnya mampu baru menjangkau bantuan apa pun. Isu ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat, apalagi ketika sebagian pihak mulai saling menyalahkan atas lambannya proses pendataan.

Padahal, di balik angka dan penerima data, ada manusia yang sedang menunggu uluran tangan. Ada lansia yang hidup sendirian di rumah Reyot, ibu tunggal yang berjuang menjaga makan anaknya, hingga pekerja harian yang kehilangan penghasilan karena sakit. Mereka bukan sekedar nama dalam daftar, tapi nyawa yang setiap hari berharap ada perubahan.

Situasi ini seharusnya tidak menjadi ajang tuding-menuding. Banyak pihak yang mengingatkan bahwa kesalahan tidak selalu terletak pada satu instansi atau satu orang. Proses pengurusan data yang belum diperbarui, koordinasi antar lembaga yang tidak sinkron, hingga keterbatasan petugas lapangan menjadi permasalahan jaringan yang saling terkait.

Oleh karena itu, masyarakat meminta agar pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait tidak terjebak dalam pola saling menyalahkan. Yang lebih dibutuhkan adalah duduk bersama dan memperbaiki sistem secara menyeluruh. Keberanian untuk menerima kekurangan justru akan membuka pintu perbaikan yang nyata.

Transparansi juga menjadi harapan besar masyarakat. Warga ingin jalur pengaduan yang jelas, proses verifikasi yang cepat, dan pendataan ulang yang benar-benar melihat kondisi nyata di lapangan. Mereka ingin diterima, tidak diabaikan. Sebab ketidakadilan semakin terasa ketika yang berhak tidak dapat, sementara yang tidak berhak justru lolos verifikasi.

Para tokoh masyarakat menilai bahwa pendekatan kolaboratif harus diperkuat. Melalui konsep pentahelix — yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media — proses mengidentifikasi warga rentan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Semua pihak memegang peran penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Lebih jauh lagi, warga menegaskan bahwa bantuan bukan sekadar angka nominal, melainkan simbol kehadiran negara. Ketika bantuan tepat sasaran, masyarakat merasa terpedulikan. Namun ketika ada yang terlewat, terutama mereka yang hidup dalam kesulitan, luka sosial itu terasa lebih dari sekedar gagal menerima bantuan.

Dalam suasana seperti ini, masyarakat berharap pemerintah lebih mengedepankan empati dibandingkan formalitas. Turun langsung ke rumah-rumah warga, melihat kondisi sebenarnya, dan mendengar keluhan tanpa batasan birokrasi menjadi langkah konkret yang sangat dirindukan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan. Masyarakat percaya bahwa dengan kerja sama yang tulus dan sistem yang diperbaiki, penyaluran bantuan ke depan dapat berjalan lebih adil, manusiawi, dan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.