Bandung, BANDUNGPOS.ID – National Paralympik Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat menggelar Sosialisasi Hukum dan Keolahragaan dengan tagline “NPCI Jabar Organisasi yang Humanis dan Taat Hukum”. Kegiatan ini diikuti 27 pengurus cabang (Pengcab) NPCI Kota/Kabupaten se Jabar dengan masing-masing pengcab mengirim 4 perwakilannya.
Acara yang digagas bidang hukum NPCI Jabar ini berlangsung selama 2 hari, 27-28 November 2025 di Hotel Serela Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung.
Dua orang nara sumber hadir memaparkan berbagai aspek hukum dari sudut pandang berbeda, masing-masing Dr. Dani Ramdan MT, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Langlang Buana Bandung. Materi yang dibahas Dani menyangkut Kebijakan dan Landasan Hukum Keolahragaan.
Nara sumber kedua adalah Gumilar Dewandi,SH. MH dari Biro Hukum NPCI Jabar yang menyorot ihwal Hukum dan Keolahragaan – Permasalahan Dunia Olahraga. Gumilar membahas tuntas persoalan doping dan pelanggaran anti doping, sengketa kontrak atlet, pelatih dan klub, Match fixing dan judi illegal, kekerasan dan diskriminasi (rasisme, seksisme) dan persoalan status kewarganegaraan atlet.
Wakil sekretaris umum NPCI Jabar Dodi Kusdinar mengatakan, dengan kemungkinan timbulnya berbagai masalah yang merupakan efek dari pemahaman yang kurang menyangkut standarisasi soal hukum, oleh karena itu dipandang perlu mengadakan sosialisi tentang hukum keolahragaan.
“Pemateri yang hadir di acara ini merupakana orang-orang yang kapabel di bidangnya seperti Pak Dani (Ramdan) dan Pak Gumilar (Dewandi). Ending dari kegiatan ini tentu kami mengharap para atlet disabilitas minimal mampu meminimalisir berbagai complain yang mungkin timbul, kaitannya dengan hukum” ujar Dodi yang hadir mewakili ketua umum NPCI Jabar.
Dodi mengatakan complain biasanya timbul dari dari permasalahan klasifikasi atlet disabilitas, misalnya klasifikasi di tuna daksa yang dipandang rentan complain.
“Jika salah menempatkan itu (klasifikasi) tentu bakal timbul tuntutan dari peserta lain. Dan tidak tertutup kemungkinan hal ini akan dibawa ke ranah hukum. Kemudian soal anggaran tak lagi terkait dengan klasifikasi. Sebab anggaran secara riil menyentuh ke soal pengelolaan kebutuhan yang memang harus rasional dan profesional terutama dari sisi pelaporan keuangan,” kata Dodi.
Selain sosialisasi soal hukum, Dodi mengatakan beberapa agenda lain telah diberikan misalnya tentang materi klasifikasi dan materi manajemen. Dodi berharap semua materi bisa dipahami semua unsur di tubuh NPCI Jabar, baik itu pengurus maupun atlet. (den)
