Bandung, BANDUNGPOS.ID – DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Jawa Barat Menggelar Rapat Kerja (Rakerda) di Hotel Grand Sun Shine, Soreang Kabupaten Bandung, Minggu (9/10).
Rakerda berlangsung dalam upaya menyolidkan kembali 27 DPK yang tersebar guna persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Wakil Sekertaris DPP PKP Jabar, Adri Mahran Pratama, mengungkapkan hal itu kepada Deskjabar.com, Minggu (9/10) di sela-sela rakerda.
Pihaknya mengakui, selama ini yang ia lihat perjalanan ini cukup berat dan panjang, sehingga solidaritasnya perlu dan harus terus dijaga.
“Sambil kita memberikan kiat-kiat ke seluruh jajaran, seluruh ketua DPK agar semangat dan tumbuhnya moral,” tutur Adri.
Untuk sasaran, lanjut dia, mutunya lebih mengarah kepada produk “nolight”, lebih paham, dan mengetahui bahwa verifikasi faktual itu seperti ini.
“Verifikasi administrasi itu seperti ini, gitu lo. Itulah menjadi sasaran tujuan utama,” tuturnya pula.
Ia menyebutkan, secara jelas semua berbicara ancang-ancang dan semua persiapan.
Tapi sebelum mengarah ke tahun politik 2024, menurut dia, ada proses yang perlu dilewati.
“Setelah verifikasi administrasi, verifikasi faktual, nah kelengkapan-kelengkapan inilah yang perlu kita selesaikan dan sosialisasikan kepada kawan-kawan,” katanya.
Ia berpesan, jangan sampai sebelum berperang kalah duluan.
Pihaknya, ia sebut lebih berorientasi pada persiapan dan lebih sigap.
Adri menambahkan, hingga saat ini, PKP sudah lulus tahap verifikasi administrasi tinggal menunggu tahapan tanggal 18 Oktober 2022.
Pihaknya, ia nyatakan, optimis meski hal itu tak bisa diraih dengan kerja santai, melainkan tetap harus berjuang.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum PKP, Mayjen.TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, S.E., M.B.A., Ph.D, mengatakan, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. IV 2022 bahwa partai politik peserta pemilu harus melalui tahapan pemilu.
“Yang kita kenal ada 46 tahapan dan tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah tahapan penting atau utama adalah tahapan pendaftaran,” kata Aslizar.
Kemudian, ia sebut, verifikasi administrasi, perbaikan verifikasi administrasi, kemudian verifikasi perbaikan faktual dan setelah itu pihaknya meyakini akan lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.
Pihaknya mengngonsolidasikan semua DPP seluruh Indonesia sebanyak 34 DPP.
Ia akui, pihaknya memiliki 474 DPK, jadi 514 DPK seluruh Indonesia.
“Dan DPC kita ada 3.830 dari 7.320 kecamatan (DPC) kita konsolidasikan semuanya. Dan ini persyaratan-persyaratan dalam peraturan tersebut,” ujarnya.
Sementara hal yang paling penting, menurutnya pula, adalah persyaratan-persyaratan verifikasi dan faktual ini dapat memenuhi dan sesuai dengan peraturan pemerintah itu.
“Dan kita masuk ke kategori MS atau memenuhi persyaratan, serta yakin akan lolos sebagai partai peserta pemilu 2024,” katanya.(akn/bp)