BANDUNG, BandungPos.id — Ketika pemerintah berbicara tentang pembangunan, masyarakat justru berbicara tentang banjir. Ketika baliho keberhasilan berdiri tegak di sudut kota, tumpukan sampah juga berdiri tak kalah megah. Ketika jargon “Bandung Utama” terus diperdengarkan, ruang hijau justru semakin menjadi barang mewah.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung mencoba membedah realitas tersebut dalam sebuah kajian kritis yang memotret enam krisis struktural Kota Bandung: ruang terbuka hijau, sampah, transportasi, banjir, kesejahteraan pekerja, dan ketertiban ruang publik. Kajian ini lahir bukan untuk meruntuhkan pemerintah, melainkan mengingatkan bahwa kota tidak dibangun dengan slogan, melainkan dengan keberanian mengakui persoalan.
Persoalan pertama adalah ruang terbuka hijau (RTH)
Undang-undang mengamanatkan bahwa kota harus memiliki minimal 30 persen ruang terbuka hijau. Namun Bandung baru berada di kisaran 17 persen. Artinya, bahkan alam pun tampaknya kalah dalam proses perizinan. Pohon semakin sulit tumbuh, sementara beton seolah memperoleh hak hidup yang lebih istimewa.
Ironisnya, setiap musim hujan kita bertanya mengapa banjir datang. Padahal jawabannya mungkin sudah ikut hanyut bersama tanah resapan yang berubah menjadi deretan bangunan baru. Kota ini tampaknya sedang berlomba menanam fondasi, bukan menanam pohon.
Persoalan berikutnya adalah sampah
Bandung memproduksi lebih dari seribu ton sampah setiap hari, sementara TPA Sarimukti semakin mendekati batas kemampuannya. Kota ini seperti penghuni rumah yang setiap hari membeli perabot baru, tetapi lupa memperbesar tempat sampahnya.
Selama bertahun-tahun solusi yang ditawarkan masih berkisar pada pola lama: kumpulkan, angkut, buang. Seolah-olah persoalan selesai ketika sampah berhasil dipindahkan dari depan rumah ke halaman orang lain. Padahal sampah tidak pernah benar-benar hilang; ia hanya berpindah alamat.
Kemudian datanglah kemacetan
Bandung kini bukan lagi dikenal karena udara sejuknya, melainkan karena kesabaran pengendaranya. Jalanan berubah menjadi ruang kontemplasi massal. Orang berangkat bekerja sambil berharap kendaraan di depannya tiba-tiba menemukan rasa bersalah.
Pembangunan BRT tentu patut diapresiasi sebagai langkah maju. Namun masyarakat tidak hidup pada tahun 2027. Mereka hidup hari ini, menghadapi kemacetan hari ini, menghirup polusi hari ini, dan kehilangan waktu produktif hari ini. Kota tidak bisa terus meminta rakyat bersabar tanpa menghadirkan solusi jangka pendek yang nyata.
Persoalan banjir
Banjir menjadi bab berikutnya dari ironi perkotaan. Kolam retensi dibangun, drainase dinormalisasi, tetapi air tetap datang seolah sedang memenuhi undangan tahunan. Persoalannya ternyata bukan semata hujan, melainkan tata ruang yang semakin kehilangan logika ekologis.
Bandung dibangun di atas cekungan. Alam telah memberi peringatan sejak awal. Sayangnya, manusia sering merasa lebih pintar daripada geografi. Akibatnya, air yang dulu memiliki ruang untuk meresap kini hanya menemukan beton sebagai tempat bertabrakan.
Bidang ekonomi
Di bidang ekonomi, angka-angka memang tampak indah. IPM tinggi. Kemiskinan menurun. Pertumbuhan ekonomi bergerak. Namun statistik sering kali terlalu sopan untuk menceritakan kegelisahan rakyat.
Banyak pekerja yang gajinya naik, tetapi daya belinya justru turun. Kota menjadi semakin mahal untuk dihuni oleh mereka yang setiap hari membuat kota tetap hidup. Barangkali Bandung sedang tumbuh sebagai kota yang nyaman dikunjungi, tetapi semakin berat ditinggali oleh warganya sendiri.
Ruang publik
Lalu tibalah pada ketertiban ruang publik. Bangunan liar dibongkar, PKL ditertibkan, trotoar dibersihkan. Semua tampak rapi dari kejauhan. Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa banyak yang digusur, melainkan seberapa banyak yang kemudian diberi jalan untuk kembali hidup.
Ketertiban tidak boleh berhenti pada pembongkaran. Sebab kota yang hanya pandai menggusur tanpa memberdayakan sedang mengajarkan bahwa masalah sosial dapat diselesaikan dengan menghilangkan orang dari pandangan. Padahal kemiskinan tidak pernah hilang hanya karena dipindahkan dari satu sudut kota ke sudut lainnya.
Enam persoalan ini sesungguhnya memiliki satu akar yang sama: pembangunan sering kali lebih sibuk mengejar apa yang tampak daripada memperbaiki apa yang mendasar. Kota dibangun dengan logika proyek, padahal warga hidup dengan logika kebutuhan.
Karena itu, HMI Cabang Bandung mengajukan berbagai rekomendasi, mulai dari percepatan pemenuhan ruang terbuka hijau, reformasi pengelolaan sampah dari hulu, integrasi transportasi publik, koordinasi regional dalam penanganan banjir, perlindungan pekerja, hingga penataan ruang publik yang berkeadilan. Rekomendasi tersebut bukan sekadar daftar keinginan, melainkan pengingat bahwa pembangunan harus diukur dari kualitas hidup warga, bukan hanya jumlah proyek yang diresmikan.
Pada akhirnya, kota tidak membutuhkan lebih banyak seremoni. Kota membutuhkan lebih banyak keberanian untuk mengakui bahwa masih ada yang salah.
Sebab sejarah tidak pernah mencatat siapa yang paling banyak memotong pita peresmian. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang benar-benar mampu mengubah kehidupan rakyatnya.
Bandung tidak sedang kekurangan slogan.
Bandung hanya sedang terlalu lama menunggu solusi.
